Kabar TrenggalekKabar Trenggalek

Press ESC to close

Delapan Tahun Rusunawa Trenggalek di Ambang Mubazir, Pemkab Cuci Tangan?

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) di pesisir Trenggalek tampak berujung mubazir. Sebab, hal itu dilihat mulai dari tren pembangunan tahun 2016 hingga 2023, tak ada penghuni.

Mangkraknya rusunawa Trenggalek mendapat sorotan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek. Bangunan megah berlantai tingkat di Kecamatan Watulimo yang didanai pemerintah pusat itu berdiri di tanah aset pemerintah kabupaten (pemkab).

Mugianto, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, menerangkan bangunan itu memiliki manfaat menjadi tempat tinggal nelayan di Pantai Prigi. Namun, selang beberapa tahun pasca bangunan selesai, rusunawa belum dimanfaatkan.

"Kami memanggil bagian aset dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah [OPD] yang lain. Salah satunya rusunawa yang belum dimanfaatkan. Hal itu menjadi tugas Pemkab memfasilitasi agar masyarakat mau memanfaatkan rusunawa," terang Kang Obeng (sapaan akrabnya).

Kata Kang Obeng, saat audiensi dengan Pemkab Trenggalek belum menemukan kendala. Namun, pada prinsipnya, rusunawa diperuntukkan kepada warga yang menduduki kampung baru yang berdiri di tanah aset pemkab.

"Dulu mereka enggan untuk berpindah, dengan demikian harus ada planning lain yang mau menempati rusunawa daripada kondisi saat ini terbengkalai," tegasnya saat dikonfirmasi sejumlah awak media di gedung DPRD Trenggalek.

Kang Obeng menambahkan, DPRD Trenggalek sudah sering mengingatkan Pemkab Trenggalek. Namun, hingga saat ini pemkab masih bersikukuh lebih baik ada warga di kampung baru yang ingin menempati daripada kosong.

Menurut Kang Obeng, bangunan rusunawa yang terbengkalai dan rusak parah harus menjadi dorongan untuk Bupati Trenggalek mengatur teknis dan aset supaya termanfaatkan dengan baik. Kang Obeng memberikan waktu 1 bulan sebagai bentuk tindak lanjut.

"Kami kasih waktu 1 bulan untuk tindak lanjut, dan nanti kami panggil lagi, kami pernah ke sana [rusunawa], yang jelas tinggal bupati pendekatan. Kemudian bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, siapa yang mau menempati, kalau kriteria nelayan ya nelayan mana," ujarnya.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai dengan *