Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, mengusung digitalisasi birokrasi sebagai solusi untuk mengatasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di pemerintahan. Luluk menyatakan komitmennya untuk menerapkan teknologi digital dalam semua proses birokrasi di Jawa Timur jika terpilih dalam Pilkada Jatim 2024.
“Digitalisasi birokrasi tidak bisa kita hindarkan. Memastikan semua proses rekrutmen, penghargaan harus dilakukan dengan transparan dan juga objektif. Memastikan adanya penilaian menggunakan teknologi dan digital,” jelas Luluk dalam debat Pilkada Jatim, Minggu, 3 November 2024.
Selain penerapan teknologi, Luluk menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan praktik KKN, termasuk praktik “orang dalam” atau “ordal.” Menurutnya, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik dan saran dari masyarakat, karena partisipasi publik dapat memperkuat upaya pencegahan praktik KKN.
“Dengan begitu kita bisa melakukan pengawasan internal di sisi lain bisa mengundang partisipasi masyarakat luas untuk mencegah nepotisme yang bisa terjadi melalui orang-orang dalam,” tegasnya.
Luluk juga menekankan bahwa programnya bersama calon Wakil Gubernur Lukman Hakim akan menjadi solusi bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya melalui penerapan digitalisasi birokrasi.
“Program Luluk-Lukman adalah jawaban bagi Jawa Timur,” ucapnya.
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
-2.jpg)
