Bupati Trenggalek Blak-blakan Pilih Hartoko Jadi Komisaris BPR Jwalita, Kini Tinggal Tunggu Restu OJK

TRENGGALEK – Teka-teki calon Komisaris BPR Jwalita Trenggalek akhirnya dijawab langsung oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Orang nomor satu di Trenggalek itu mengaku telah memilih Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Suhartoko, untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Edy Soepriyanto.

Namun, Arifin menegaskan penunjukan tersebut belum bersifat final. Saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih menunggu proses persetujuan atau fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum Suhartoko resmi menjabat Komisaris BPR Jwalita.

"Saya sudah memilih kemarin. Tinggal meminta persetujuan dari OJK apakah beliau bisa segera bertugas," kata Arifin.

Menurut Arifin, calon yang diusulkan juga telah memiliki sertifikasi di bidang perbankan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses penunjukan komisaris.

Pengisian jabatan tersebut dilakukan setelah komisaris sebelumnya, Edy Soepriyanto, mengakhiri masa tugasnya karena memasuki masa purnabakti sebagai aparatur sipil negara.

Saat ditanya alasan memilih Suhartoko, Arifin menyebut keputusan itu didasarkan pada rekam jejak dan pengalaman birokrasi yang dinilai relevan dengan kebutuhan BPR Jwalita.

"Saya memilih Pak Suhartoko, Kepala Dinas PMD. Tinggal nanti apakah disetujui," ujarnya.

Menurut Arifin, Suhartoko memiliki pengalaman mengelola sektor keuangan daerah saat menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mengawasi kinerja bank milik daerah.

Selain itu, posisi Suhartoko sebagai Kepala Dinas PMD juga dianggap selaras dengan arah pengembangan BPR Jwalita yang ingin lebih dekat dengan masyarakat desa.

"Pak Hartoko pernah jadi Kepala Badan Keuangan sehingga paham terkait masalah fiskal. Sekarang beliau juga mengurusi desa," jelasnya.

Arifin berharap kombinasi pengalaman di bidang keuangan dan pemberdayaan desa dapat memperkuat peran BPR Jwalita dalam memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

"Harapannya Bank Jwalita nanti bisa hadir di desa-desa untuk bisa melayani masyarakat," pungkasnya.

BPR Jwalita selama ini menjadi salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek. Karena itu, pengisian jabatan komisaris dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kinerja dan arah pengembangan perusahaan ke depan.