BMKG Prediksi Kemarau 2026 Lebih Kering, BPBD Trenggalek Ingatkan Potensi Kekeringan

TRENGGALEK - Musim kemarau tahun 2026 diprediksi bakal terasa lebih kering di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Trenggalek. Kondisi ini membuat pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah antisipasi lebih awal.

Prediksi tersebut mengacu pada rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan musim kemarau tahun ini. Dalam laporan tersebut disebutkan, sebagian besar wilayah Jawa Timur berpotensi mengalami kemarau dengan curah hujan di bawah normal.

Kalaksa BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan informasi dari BMKG tersebut menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah agar bersiap menghadapi dampak kemarau.

“Prediksi dari BMKG menunjukkan musim kemarau tahun 2026 berpotensi lebih kering. Ini menjadi peringatan dini bagi kami untuk mulai menyiapkan langkah antisipasi, terutama terkait potensi kekeringan air bersih dan kebakaran lahan,” ujar Stefanus.

Dalam rilis BMKG, awal musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan mulai terjadi pada April hingga Mei di sebagian besar wilayah. Sementara puncak musim kemarau diprediksi dominan terjadi pada Agustus 2026.

Selain itu, fenomena iklim global seperti El Niño diprediksi berpotensi menguat pada paruh akhir tahun, yang bisa membuat kondisi kemarau semakin kering.

Stefanus menjelaskan, BPBD Trenggalek biasanya mulai memetakan wilayah rawan kekeringan setiap memasuki musim kemarau. Beberapa daerah di wilayah selatan dan perbukitan menjadi perhatian karena memiliki keterbatasan sumber air.

“Biasanya kami mulai memetakan daerah rawan kekeringan lebih dulu, kemudian menyiapkan langkah mitigasi seperti distribusi air bersih jika memang dibutuhkan,” katanya.

Selain kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian saat musim kemarau berlangsung. Karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang berisiko memicu kebakaran.

BMKG sendiri mengimbau agar informasi prediksi musim kemarau ini dimanfaatkan sebagai bentuk peringatan dini sehingga pemerintah daerah maupun masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih cepat.