Anggaran Rp 224 Miliar Ngendon, Politisi Demokrat Sebut Pemkab Trenggalek Tidak Konsisten

Kabar Trenggalek - Banyaknya jalan di Trenggalek rusak menjadi keluhan oleh masyarakat. Sayangnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, tidak dapat memberi solusi konkret. Malah, ada anggaran Rp 224 miliar ngendon, alias tidak terpakai, Kamis (23/06/2022).Menanggapi hal ini, elit politik mewanti-wanti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat dalam merencanakan plafon anggaran ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu sebagai antisipasi agar Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) 2022 tidak sebanyak seperti tahun lalu.Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek, Mugianto, mengakui bahwa temuan silpa Rp 224 miliar (M) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2021 menjadi sesuatu yang dilematis.Menurut Mugianto, masyarakat membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, karena banyak yang kerusakan. Tapi anggaran justru mengendap di OPD terkait."Anggaran ngendon, tidak terpakai. Maka ironis," ungkap Politikus Partai Demokrat itu.Menurut Mugianto, menilik temuan silpa pada 2021, sebetulnya letak kesalahan bukan satu-satunya dari OPD, melainkan akibat ketidakcermatan dari TAPD dalam merencanakan anggaran."Ada beberapa temuan, salah satunya tidak konsisten dalam perencanaan," ujarnya.Lebih lanjut, kata Mugianto, perencanaan anggaran seharusnya menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja (Renja) OPD, maupun rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Sehingga pengalokasian anggaran tidak bisa lebih presisi."Munculnya persoalan banyak silpa, itu karena banyak OPD yang tidak butuh banyak anggaran, justru diberi plafon anggaran yang banyak. Tapi OPD yang betul-betul butuh anggaran, justru anggarannya minim. Akhirnya muncul silpa yang banyak, karena salah perencanaan," jelasnya.Politikus Partai Demokrat itu menilai perlu ada perubahan skema dalam perencanaan anggaran maupun manajemen anggaran di Kabupaten Trenggalek."Tidak cuma keinginan TAPD, tapi sesuai kebutuhan, tidak sak karepe dewe," jelas Mugianto.Oleh karena itu, komisi II menekankan agar TAPD betul-betul harus cermat dalam merencanakan anggaran. Mugianto berpesan, jangan sampai temuan silpa yang banyak itu terulang pada 2022."Kami imbau TAPD betul-betul harus cermat. Karena 2021-2022 tak jauh beda. Tetap ada salah perencanaan atau kurang cermat nya dalam membuat perencanaan. Apalagi belanja modal 2022 masih sangat kecil, mengindikasikan silpa 2022 pasti juga tinggi pada 2023," ujarnya.