825 Relawan Guru di Trenggalek Masih Menggantung, Sudah Mengabdi tapi Belum Punya Kepastian

TRENGGALEK - Ratusan relawan guru di Trenggalek masih bertahan mengajar di tengah status yang belum jelas. Mereka tetap masuk kelas, membantu sekolah, hingga mengisi kekurangan tenaga pendidik, meski belum tercatat resmi dalam sistem pemerintah.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengaku belum menemukan jalan keluar pasti untuk menyelesaikan nasib para relawan tersebut.

Dinas Pendidikan (Dindik) Trenggalek mencatat ada sekitar 825 relawan guru dan tenaga kependidikan yang saat ini tersebar di jenjang TK, SD, hingga SMP negeri. Dari jumlah itu, sekitar 500 orang merupakan tenaga pendidik.

Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek, Agus Dwi Karyanto, mengatakan posisi relawan guru berbeda dengan tenaga honorer resmi karena sebagian besar belum masuk dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Mengenai surat edaran terkait tenaga honorer, aturan itu hanya berlaku bagi tenaga pendidik yang sudah tercatat di Dapodik. Di Trenggalek sebenarnya tinggal dua orang, namun keduanya sudah mengundurkan diri saat proses seleksi PPPK,” ujar Agus Dwi Karyanto.

Menurut Agus, saat ini Trenggalek praktis sudah tidak memiliki guru honorer aktif yang tercatat di Dapodik. Namun persoalan baru muncul karena keberadaan ratusan relawan yang selama ini membantu sekolah ternyata belum memiliki dasar administrasi yang jelas.

“Total relawan di Trenggalek mencapai 825 orang, mencakup tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk tenaga pendidik sendiri jumlahnya sekitar 500-an orang yang tersebar di TK, SD, dan SMP,” jelasnya.

Kondisi itu membuat Dindik kesulitan menyusun skema penyelesaian. Sebab, sebagian besar relawan belum masuk database resmi pemerintah maupun data internal dinas.

“Para relawan ini belum terdaftar di Dapodik maupun data dinas. Karena itu, kami belum menemukan titik temu untuk penanganannya sampai sekarang,” katanya.

Dindik mengaku sudah menjalin komunikasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi. Namun hingga kini belum ada regulasi khusus dari pemerintah pusat yang bisa dijadikan dasar penyelesaian status relawan guru.

“Kami sudah berkomunikasi dengan kementerian. Tapi untuk solusi konkret terkait teman-teman relawan guru ini, saya belum bisa menyampaikannya sekarang,” imbuh Agus.

Sambil menunggu kepastian regulasi, Dindik Trenggalek memilih menghentikan total perekrutan relawan baru di sekolah negeri. Seluruh kepala sekolah diminta tidak lagi menambah tenaga relawan agar persoalan tidak semakin rumit.

“Kami sudah mengimbau kepala sekolah untuk menghentikan penambahan relawan. Jangan menambah beban lagi, karena kita masih memiliki PR untuk menyelesaikan status 500 lebih tenaga pendidik dan 200 lebih tenaga kependidikan yang ada saat ini,” tegas Agus.

Selama ini, relawan guru menjadi salah satu penopang sekolah-sekolah di Trenggalek, terutama di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik. Meski tanpa status resmi dan kepastian karier, mereka tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar setiap hari.

Namun di sisi lain, pemerintah daerah mengaku terbentur aturan dan keterbatasan kewenangan untuk mengangkat para relawan tersebut menjadi tenaga formal daerah.

“Saat ini kami memang belum menemukan titik temu untuk penyelesaiannya. Mudah-mudahan nanti ada regulasi baru yang memberikan kemudahan bagi mereka,” ujarnya.