Kabar Trenggalek – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Trenggalek menanggapi pemasangan baliho yang mencantumkan foto Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek bersama Bupati Trenggalek, Jumat (13/05/2022).
Apalagi, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat ini masih aktif sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Trenggalek.
Baliho dengan foto Ketua KPU Trenggalek bersama Bupati Trenggalek itu tidak hanya terpusat di wilayah kota Trenggalek saja. Baliho itu juga dipasang di beberapa kecamatan yang ada di Trenggalek.
Ahmad Rokhani, Ketua Bawaslu Trenggalek mengatakan jika pemasangan baliho tersebut merugikan masyarakat dan peserta pemilu yang disitu ada partai politik.
Oleh karena itu, Rokhani mempersilahkan masyarakat Trenggalek untuk melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Karena penyelenggara pemilu terikat kode etik. Seperti tidak boleh partisan, conflict of interest [konflik kepentingan], dan tidak boleh kecenderungan kepada peserta pemilu,” jelas Rokhani.
Akan tetapi, Rokhani menjelaskan dari kajian Bawaslu Trenggalek, baliho dengan foto KPU Trenggalek bersama Bupati Trenggalek itu masih belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran kode etik.
“Kami mengkaji sepintas, belum mendalam, jika dianggap ada pelanggaran dari masyarakat dan peserta pemilu bisa melaporkan kepada DKPP,” ungkapnya.
Menurut penjelasan Rokhani, pihak yang memutuskan pelanggaran atau tidak adalah DKPP. Hal demikian sebagai pembuktian yang dilakukan itu secara etik pantas atau tidak.
Rokhani menambahkan, bahwa Ketua KPU Trenggalek tidak etis jika membangun citra diri sendiri, yang memunculkan opini di masyarakat “pilihlah saya,” serta safari pribadi di partai politik.
“Personal branding [citra diri sendiri] kalau di ranah menunjukkan kinerja, itu bagus. Tapi jika kegiatannya di luar tugas dan tupoksi [tugas pokok dan fungsi] itu menjadi tanda tanya,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Trenggalek, baliho dengan foto Ketua KPU Trenggalek bersama Bupati Trenggalek tersebut merupakan kerjasama antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan KPU Trenggalek.
