.png)
Mendengar SILPA tahun 2020 yang cukup besar, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Moch. Husni Taher Hamid, menyatakan agar besaran SILPA itu tidak terlalu besar. Husni mengatakan bahwa ranah terkait keuangan secara fungsi bukan ranah dari Komisi I. Husni juga menyinggung terkait laporan kinerja pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek 2020, besaran SILPA tahun itu cukup tinggi, mencapai Rp 173 Milliar.
"Harapan saya di Komisi I walaupun itu bukan ranah fungsi saya, agar tidak ada SILPA yang begitu besar," tegas Husni.
Kesalahan yang terus berulang, kata Husni, tak lain adalah ketidakcermatan dalam melakukan efisiensi anggaran. Kendala itu berlaku untuk mayoritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Trenggalek. Misal, lanjut Husni, perencanaan anggaran untuk kegiatan yang mengundang 50 peserta. Banyak OPD yang menghitungnya dari nilai tertinggi sehingga terjadi sisa anggaran.
"Dalam memudahkan perhitungan, biasanya kebutuhan anggaran snack, makanan, dan sebagainya, itu dihitung semuanya. Apakah dari 50 orang itu mengikuti semuanya atau tidak," jelas Husni. Dia menilai, kurang cermatnya rencana penggunaan anggaran membuat kemunculan SILPA dengan nilai yang besar di tiap akhir tahun.
Sementara itu, Pranoto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, mewajarkan SILPA 2020 Rp 173 Milliar karena tidak mencapai 10 persen dari Rp 1,8 T. Artinya, lanjut Pranoto, besaran SILPA itu bisa dikatakan wajar, "Kalau keinginan OPD itu semuanya ingin menghabiskan anggaran. Tapi kan ada kebutuhan yang mendesak. Tentunya menjadi prioritas," ujarnya.
Pranoto menambahkan, sebagai wakil rakyat memang mengharapkan untuk meminimalisasi SILPA di akhir tahun. Sebab, Kabupaten Trenggalek masih membutuhkan banyak pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya. "Kita butuh pemanfaatan anggaran. Dari perencanaan, nanti di APBD perubahan nanti juga kami hitung," tutupnya.
