Terhalang Data, Bocah Pogalan Ini Berpeluang Masuk Sekolah Rakyat Setelah Diverifikasi Langsung

TRENGGALEK – Tidak semua kondisi keluarga bisa tergambar utuh dalam data. Fakta itulah yang ditemukan petugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Trenggalek saat melakukan penjangkauan calon peserta Sekolah Rakyat di Kecamatan Pogalan.

Seorang anak berusia 8 tahun asal Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, menjadi salah satu contoh. Meski keluarganya tidak masuk dalam daftar prioritas penerima program berdasarkan data yang tersedia, kondisi ekonomi yang ditemukan petugas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dinsos PPPA Trenggalek, Ika Putri Asih Ningrum, mengatakan kunjungan dilakukan untuk memastikan langsung kondisi keluarga calon peserta Sekolah Rakyat.

"Hari ini saya berada di Desa Gembleb, Pogalan untuk menjangkau calon siswa Sekolah Rakyat yang keluarganya berada di luar prelist, tetapi secara kondisi faktual seharusnya masuk dalam kategori prioritas," ujarnya.

Dari hasil verifikasi lapangan, keluarga tersebut tercatat berada pada desil empat dalam data kesejahteraan. Namun menurut Ika, kondisi yang ditemui tidak sepenuhnya mencerminkan klasifikasi tersebut.

"Setelah pengecekan, keluarga ini masuk desil empat. Tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan desil yang tertera di aplikasi," katanya.

Temuan itu membuat Dinsos PPPA Trenggalek berencana mengusulkan pembaruan data agar kondisi riil keluarga dapat terakomodasi dalam sistem.

"Tindak lanjutnya saya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta Dinas Sosial Kabupaten untuk pembaruan desil," lanjutnya.

Menariknya, penjangkauan tersebut awalnya bukan ditujukan kepada siswa SD. Ika mengaku datang untuk menemui anggota keluarga yang baru lulus SMP dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.

Namun saat proses pendataan berlangsung, perhatian justru tertuju pada sang adik yang kini duduk di bangku kelas I SD.

"Sebenarnya saya datang untuk menjangkau anak yang akan masuk SMA. Tetapi setelah sampai di keluarga ini, justru adiknya yang sudah kelas 1 SD yang sangat semangat ingin sekolah di Sekolah Rakyat," ungkapnya.

Kondisi tersebut membuka peluang baru bagi keluarga tersebut. Apalagi kuota Sekolah Rakyat di Trenggalek untuk jenjang SD maupun SMA hingga kini masih tersedia.

Bagi calon peserta yang secara faktual dinilai layak tetapi belum masuk kategori prioritas dalam data, terdapat sejumlah syarat tambahan yang harus dipenuhi. Salah satunya berupa surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa serta berita acara yang menjelaskan kondisi keluarga.

"Ketika desil tidak sesuai dengan kondisi faktual, ada persyaratan tambahan berupa surat keterangan tidak mampu dari desa dan berita acara bahwa keluarga tersebut berada di luar desil satu dan dua," jelas Ika.

Sementara itu, proses pencarian calon peserta Sekolah Rakyat masih terus dilakukan di berbagai kecamatan. Dinsos PPPA Trenggalek masih berupaya memenuhi kuota peserta yang tersedia, terutama pada jenjang SD dan SMA.

Untuk jenjang SD, kuota yang disediakan mencapai 90 siswa dan hingga kini belum terpenuhi. Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang SMA yang memiliki kuota sebanyak 90 siswa.

"Untuk jenjang SD kuota 90 siswa masih belum terpenuhi. Untuk SMA dari kuota 90 juga masih belum terpenuhi," katanya.

Karena itu, para pendamping sosial masih aktif melakukan penjangkauan dari rumah ke rumah untuk memastikan anak-anak yang berhak memperoleh kesempatan mengikuti program Sekolah Rakyat tidak terlewat hanya karena persoalan data administrasi.