Fakta Menarik Sekolah Rakyat, Siswa Tak Terima PIP tapi Seluruh Kebutuhan Dijamin

TRENGGALEK – Bagi sebagian keluarga kurang mampu, biaya sekolah sering kali bukan hanya soal uang saku atau seragam. Namun di Sekolah Rakyat (SR), persoalan itu diklaim tak lagi menjadi beban.

Pemerintah menyiapkan skema yang berbeda dibanding sekolah pada umumnya. Jika siswa di sekolah reguler menerima bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), peserta Sekolah Rakyat justru mendapatkan dukungan yang lebih menyeluruh.

Mulai biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga fasilitas penunjang belajar ditanggung langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Trenggalek, Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat memang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan secara penuh kepada peserta didik.

"Kalau di SR siswa tidak mendapatkan PIP, tapi keseluruhan biaya hidup maupun fasilitas itu sudah langsung dari kementerian. Jadi semuanya," ujar Soelung.

Menurutnya, bantuan pendidikan seperti PIP selama ini hanya berfungsi sebagai penunjang kebutuhan sekolah. Sementara dalam program Sekolah Rakyat, dukungan diberikan secara lebih komprehensif.

"Jadi PIP itu kan kalau di sekolah umum sebagai istilahnya penunjangnya, tapi kalau di Sekolah Rakyat semuanya ditunjang," katanya.

Tak hanya siswa yang menjadi perhatian pemerintah. Program ini juga menyasar kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat.

Soelung mengatakan keluarga siswa Sekolah Rakyat juga akan mendapatkan pendampingan dan program pemberdayaan agar kesejahteraan mereka meningkat.

"Mau fasilitas, kebutuhan hidup, bahkan untuk keluarga dari siswa SR itu juga mendapatkan pemenuhan hidup layak dan pemberdayaan dari Kementerian Sosial," jelasnya.

Proses pencarian calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan menggunakan data yang disiapkan Kementerian Sosial. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

"Untuk mekanisme penjangkauan itu kita diberikan prelist dari kementerian yaitu calon siswa untuk anak desil 1 sampai dengan desil 2," kata Soelung.

Setelah daftar awal diterima, pendamping sosial bersama Dinas Sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan calon peserta benar-benar memenuhi kriteria.

"Nanti teman-teman pendamping akan melakukan cleansing mana yang bisa dijangkau. Selanjutnya teman-teman dari Dinas Sosial maupun tenaga kesejahteraan sosial kecamatan juga ikut menjangkau," ujarnya.

Calon siswa yang lolos verifikasi kemudian didaftarkan melalui sistem penerimaan Sekolah Rakyat yang telah disiapkan pemerintah.

Menurut Soelung, hingga saat ini jumlah calon peserta yang berhasil dijangkau cukup banyak berasal dari Kecamatan Gandusari. Namun proses penjangkauan tetap dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek.

"Kebetulan ini paling banyak dari Kecamatan Gandusari, tapi ya berimbang," katanya.

Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini tidak hanya menargetkan keberhasilan belajar siswa, tetapi juga berusaha memperbaiki kondisi keluarga agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara bertahap.