Tarif Sewa Diprotes Pedagang Alun-alun, Pemerintah Trenggalek Tawarkan Solusi

KBRT – Ketegangan terkait biaya sewa lapak pedagang kaki lima (PKL) dalam event tahunan Alun-Alun Trenggalek masih belum usai. Para pedagang keberatan dengan tarif sewa yang dinilai terlalu mahal, sementara pemerintah daerah berupaya menjembatani kepentingan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskomidag) Trenggalek, Saniran, menyatakan bahwa pemerintah berupaya mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

“Kami ingin mengklarifikasi dan mencari win-win solution. Tidak ada yang merasa diuntungkan berlebihan atau dirugikan. Harapannya, kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kolektif untuk masyarakat,” ujar Saniran.

Pertemuan hari itu merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya antara PKL, DPRD, dan event organizer (EO). Saniran menyebut wajar jika para pedagang kembali mempertimbangkan keikutsertaan mereka, terutama terkait harga sewa.

“Kami paham, setelah beberapa hari pasca audiensi, bisa saja ada perubahan pemikiran. Jadi kami buka ruang diskusi tambahan. Beberapa PKL masih pikir-pikir, terutama soal harga sewa stand,” jelasnya.

Salah satu permintaan PKL yakni agar pedagang luar area alun-alun tetap diperbolehkan berjualan tanpa dikenakan sewa. Namun, hal itu belum bisa dipenuhi karena keterbatasan ruang dan keberadaan tenda besar yang telah terpasang.

ADVERTISEMENT

“Kalau sudah ada tenda-tenda besar, pedagang gerobak mau di mana? Tidak mungkin kita geser tenda yang sudah didirikan. Ini harus dipikirkan bersama,” tambahnya.

Meski begitu, pemerintah membuka opsi keringanan. EO bersedia memberikan diskon dan fasilitas gratis bagi pedagang kecil dengan kondisi ekonomi terbatas.

“Kami sudah komunikasi dengan EO, nanti akan didata PKL yang ekonominya lemah dan jualannya kecil. Mereka bisa digratiskan. Tapi tentu tidak semua, karena ini menyangkut pembiayaan event yang cukup besar,” tegas Saniran.

Sebagai bentuk kompromi, EO sebelumnya telah menurunkan tarif sewa dari Rp3 juta menjadi Rp2,5 juta khusus untuk PKL lokal. Saniran meminta pedagang segera menyatakan sikap karena pelaksanaan tinggal tiga pekan lagi.

“Saya sudah minta mereka segera tentukan sikap. Waktunya mepet. Harus segera diputuskan agar semua pihak bisa bersiap,” tutupnya.