Tak Mau Terjebak Kenaikan Upah, Bupati Trenggalek Prioritaskan Lapangan Kerja di Hari Buruh 2025

KBRT - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan bahwa membuka seluas-luasnya lapangan kerja menjadi prioritas utama pemerintah daerah, ketimbang hanya mendorong kenaikan upah minimum kabupaten (UMK). Hal ini ia sampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Trenggalek.

Ia menambahkan bahwa fokus saat ini adalah memastikan terciptanya lapangan kerja terlebih dahulu. Menurutnya, kenaikan UMK tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan dan bahkan berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja akibat efisiensi dan otomatisasi, sebagaimana disebutkan dalam studi Michael Tanner.

"Kalau perusahaan untung, mereka pasti ingin membuat karyawannya sejahtera. Tapi langkah awalnya adalah membuka seluas-luasnya peluang kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Mas Ipin menyatakan bahwa agenda besar Pemkab Trenggalek ke depan adalah "full employment agenda" atau agenda kerja penuh.

"Artinya, semua warga Trenggalek harus punya pekerjaan. Kita sedang siapkan regulasi untuk menarik investasi dan membangun keterkaitan industri agar bisa menyerap tenaga kerja, khususnya dari kelompok masyarakat miskin," ujar Mas Ipin.

ADVERTISEMENT

Mas Ipin juga menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Ia mencontohkan keberhasilan Guangzhou, Tiongkok, dalam menciptakan kemajuan ekonomi tanpa hanya mengandalkan UMK yang tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan sehat di pelataran Pasar Pon Trenggalek, Kamis (1/5/2025), yang diikuti ratusan buruh dari berbagai sektor.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, Heri Yulianto, menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh tahun ini mengusung tema May Day is Collaboration Day sebagai bentuk sinergi antara pemerintah, Apindo, dan pekerja.

Menurutnya, dari perusahaan yang disurvei, telah membayar upah sesuai dengan UMK 2025. Pemerintah juga terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap jaminan sosial dan kesehatan bagi buruh.

"Soal PHK, hingga saat ini belum ada laporan PHK massal, terutama di sektor industri besar seperti rokok," tutupnya.