Ribuan Warga Trenggalek Sudah Punya KTP Digital, Tapi Mayoritas Masih Bertahan dengan Kartu Fisik

TRENGGALEK – KTP kini tidak hanya berbentuk kartu fisik yang disimpan di dompet. Lewat Identitas Kependudukan Digital (IKD), data kependudukan bisa diakses langsung dari ponsel. Namun di Trenggalek, penggunaan identitas digital tersebut masih belum banyak dimanfaatkan masyarakat.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Trenggalek menunjukkan hingga akhir Mei 2026 baru 26.903 penduduk yang mengaktifkan IKD. Angka tersebut setara 4,51 persen dari total 598.256 warga wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP elektronik.

Kepala Dispendukcapil Trenggalek, Ririn Eko Utoyo, mengatakan capaian tersebut memang masih belum sesuai harapan. Meski demikian, jumlah pengguna IKD terus bertambah dari waktu ke waktu.

"Nggih, jadi kondisi hari ini 11 Juni 2026 dengan kita melihat dari PDAK akhir Mei 2026 alhamdulillah kita walaupun masih di bawah target bisa mencapai 26.903 penduduk kita yang sudah aktivasi IKD dari 598.256 wajib KTP yang sudah perekaman," ujarnya.

Menurut Ririn, sasaran aktivasi IKD adalah masyarakat yang sebelumnya telah melakukan perekaman KTP elektronik.

"Jadi yang kita wajibkan untuk IKD adalah wajib KTP sudah perekaman. Sehingga kita mencapai 4,51 persen sampai kondisi akhir Mei 2026," katanya.

Agar semakin banyak warga beralih ke layanan digital, Dispendukcapil tidak hanya membuka layanan di kantor. Petugas juga turun langsung ke berbagai instansi, lembaga, hingga desa-desa.

Program jemput bola tersebut dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang belum sempat datang ke kantor pelayanan administrasi kependudukan.

"Untuk peningkatan aktivasi IKD sudah kita berbagai upaya kita laksanakan, selain pelayanan rutin di dinas, di mall maupun di UPT, kita melaksanakan jemput bola di berbagai lembaga dan OPD," jelas Ririn.

Tak hanya itu, operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) desa juga dilibatkan untuk membantu proses aktivasi. Bahkan pemerintah memberikan dukungan kepada operator desa agar cakupan aktivasi IKD terus meningkat.

"Kita juga pelayanan lapangan di desa, termasuk kita juga bekerja sama dengan teman-teman operator SIAK desa, kita beri insentif ke teman-teman operator desa untuk membantu menggalakkan dan meningkatkan cakupan aktivasi IKD di desa," ujarnya.

Ririn menuturkan, target aktivasi IKD yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun ini berada di angka 5 persen. Sementara target yang dicanangkan pemerintah pusat mencapai 20 persen.

Meski masih jauh dari target nasional, Dispendukcapil optimistis jumlah pengguna IKD akan terus bertambah seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat layanan digital tersebut.

Selain berfungsi sebagai identitas kependudukan, aplikasi IKD juga memudahkan warga mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus membawa banyak dokumen fisik.

"Jadi untuk penduduk sekaligus kita menyampaikan permohonan dan himbauan kepada penduduk monggo kita aktivasi IKD, itu lebih aman dari data kita," kata Ririn.

Ia menambahkan, dokumen kependudukan yang tersimpan secara digital dinilai lebih praktis dan minim risiko rusak dibandingkan dokumen fisik.

"Kita bisa mengajukan permohonan dokumen administrasi kependudukan juga lewat IKD dan datanya akan tersimpan di IKD lebih aman daripada KTP fisik yang mungkin bisa rusak," ujarnya.