Raut wajah lesu nampak terlihat bagi warga terdampak pembangunan jembatan Nglembu Desa Bendorejo, Pogalan, Trenggalek. Karena pembangunan tersebut menggerus roda ekonomi yang sudah berpuluh tahun.
Karena pembangunan jembatan yang dikucurkan dari dana pusat yang saat ini sedang berlangsung menyisakan dampak permanen. Pertama ekonomi warga lesu, karena pembangunan itu menutup akses.
Akses yang dimaksud, antara rumah warga dan pondasi jembatan cukup tinggi. Bahkan yang dulunya bisa dilewati mobil, kini warga harus menikmati sempitnya lahan dan kaburnya pelanggan.
Hamim Tohari (45) warga terdampak pembangunan mengungkapkan keluh kesahnya. Ia sejak tahun 2012 sebagai pedagang burung dan pakan ternak di rumahnya Bendorejo.
“Saya jualan pakan ternak dan burung sejak tahun 2012 dan ada warung kopinya. Dengan adanya proyek ini cukup membuat saya terganggu,” paparnya.
Sebelum jembatan nglembu dibangun, ia mendetailkan pendapatannya dari jual beli burung dan pakan ternak mencapai Rp. 150.000, namun saat ini untuk mencapai target itu cukup berat.
Nahasnya toko kecilnya itu adalah sumber penghidupannya, ia juga sebagai tulang punggung untuk keluarga, karena anaknya juga masih sekolah. Untuk makan juga mengandalkan toko, karena sawah juga tak punya.
“Entah jual burung, hutang, ya karena tidak ada penghasilan bahkan sawah juga tidak punya sama sekali,” tandas Hamim Tohari.
Dampaknya kian pelik, bahkan saat pengerjaan proyek sura getaran dan polusi debu kerap dihadapi. Bahkan dengan adanya proyek jembatan membuat anjlok harga tanah di sekitar.
“Nilai tanah cukup berkurang sekali, kalau dulu Per 1 Ru-nya sampai dengan 20 juta, sekarang anjlok jadi 5-7 juta saja,” ujarnya.
Wadul Legislatif, Usaha Biar Dapat Kompensasi
Warga nekat mendatangi kantor legislatif, usahanya itu meminta kepada pemerintah agar memberikan kompensasi atas dampak permanen yang telah terjadi di warga terdampak.
Wardoyo atau biasa disapa yoyok mengatakan jika dampak dari pembangunan jembatan itu bersifat permanen. Tidak hanya satu, bahkan ada tiga dampak buruk yang dialami masyarakat akibat adanya pembangunan tersebut.
"Dampak inilah yang mendasari masyarakat untuk menuntut adanya kompensasi, karena banyak faktor," ungkapnya.
Detailnya dampak pertama adalah dampak polusi, polusi pembangunan itu karena adanya getaran yang berimbas pada rumah warga, serta polusi udara yang dirasakan dalam proses pembangunan.
Juga ada dampak matinya usaha, disaat pengerjaan itu ditutup total. Karena di dalamnya ada beberapa usaha yang memang tidak bisa membuka usahanya.
"Kondisi dampak ekonomi warga menjadi yang utama, seperti toko warga dan usaha lainnya," tegas Yoyok.
Juga dijelaskan Yoyok, warga sendiri menuntut kompensasi sekitar Rp 20 juta atas pembangunan Jembatan Plengkung itu. Hitungan itu tidak banyak kalau bagi pemerintah dibandingkan dampak permanen yang dirasakan warga.
Dari tuntutan hanya Rp 20 juta per warga yang kena dampak. Warga sempat ditawari berupa kompensasi berupa dana rohiman senilai Rp 1,5 juta.
"Sempat mau dikasih dana sekitar Rp 1,5 juta, tapi kami tolak, karena tidak sesuai dengan dampak permanennya," ucapnya.
Dinas PUPR Trenggalek Buka Suara
Tak ada anggaran kompensasi untuk warga terdampak pembangunan jembatan plengkung di Desa Bendorejo, jelas disampaikan Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek usai hearing di gedung DPRD.
"Sebenarnya tidak ada dana anggaran kompensasi untuk warga terdampak," jelas disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Trenggalek, Joko Widodo.
Jokowi juga mengatakan jika pada pos dinas tidak ada anggaran. Begitupun di BPJN, karena pihak dari PUPR cuma sebagai pengusul kemudian memfasilitasi untuk kelancaran saja.
Ia juga mengaku bahwa pihaknya telah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. Sebelum pembangunan pihaknya sudah mensosialisasikan terkait dampak-dampak yang terjadi.
"Pada saat pembangunan berjalan juga melakukan koordinasi pada masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, hingga saat ini kelanjutan dari pembangunan serta kompensasi tersebut masih menunggu hasil koordinasi dari lintas sektor.
Di sisi lain, ketika ditanya terkait jangka waktu penyelesaian, pihaknya belum mengetahui kapan proyek tersebut dapat rampung.
"Kami tidak tahu pasti ya, ini yang melaksanakan dari BPJN. Kami hanya sebagai pengusul saja," tandasnya.
