Operasi Yustisi Trenggalek: Jumlah Denda Rp16,2 Juta Masuk Kas Daerah

KABARTRENGGALEK.com - Selama masa pandemi Corona Virus Disaese (Covid-19), tampaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Hal tersebut mengacu pada tidak sedikitnya anggaran yang disetorkan untuk khas daerah dari hasil Operasi Yustisi, Rabu (21/07). Perlu diketahui, anggaran hasil denda operasi yustisi pelanggar prokes Kabupaten Trengga...

KABARTRENGGALEK.com - Selama masa pandemi Corona Virus Disaese (Covid-19), tampaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Hal tersebut mengacu pada tidak sedikitnya anggaran yang disetorkan untuk khas daerah dari hasil Operasi Yustisi, Rabu (21/07).

Perlu diketahui, anggaran hasil denda operasi yustisi pelanggar prokes Kabupaten Trenggalek kurang lebih Rp. 16,2 juta. Jumlah uang yang terkumpul tersebut didapatkan dari warga yang terjaring dalam operasi yustisi. Setiap pelanggar harus membayar uang untuk biaya perkara kurang lebih Rp, 314 ribu.

"Dalam proses ini, kami bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU). Uang itu sudah disetorkan ke kas daerah," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Trenggalek, Darfiah.

Hasil penindakan pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes) saat operasi yustisi, paling banyak pada bulan februari, sebanyak Rp, 9,513 juta. Rincian hasil penindakan pelanggar Prokes saat operasi yustisi di bulan lainnya yaitu, Maret Rp 3,341 juta, Januari Rp 2,450 juta; April Rp 490 ribu; dan Juni Rp. 492 ribu.

"Untuk denda tiap pelanggar, rata-rata kami tuntut sebesar Rp 50 ribu setiap pelanggaran sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur," jelasnya.

Pelanggar Prokes pada operasi yustisi per bulan juli telah melaksanakan sidang. Semua putusan belum dieksekusi karena terdakwa belum mengambil berkas persidangan dengan barang bukti yang disita.

Barang bukti yang disita tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lain karena putusan persidangan baru saja dilakukan. Dari jumlah denda itu, setiap pelanggar prokes masih memiliki tanggungan denda sebesar Rp 1,453 juta dengan biaya perkara Rp 22 ribu.

"Hanya Tindak Pidana Ringan, posisi kami tetap sebagai eksekutor. Jadi proses penagihan putusan sidang tetap akan dilaksanakan. Sedangkan untuk proses persidangan semua dilakukan secara online," pungkas Darfiah.

Operasi Yustisi Trenggalek: Jumlah Denda Rp16,2 Juta Masuk Kas Daerah

Ikuti WhatsApp Channel

TAGS

Artikel Terkait

Gencarkan Kinerja, Aplikasi Cek Datamu KPU Trenggalek Tembus 6.000 Kunjungan Masyarakat

Dapat Anggaran dari Pemerintah Pusat, GOR Trenggalek Belum Berikan Manfaat ke Masyarakat

Bangun Ekonomi di Tengah Pandemi, Pemkab Trenggalek Revitalisasi Pasar Munjungan dengan Anggaran Rp. 1,3 Miliar

Trenggalek Masuk Assement 3 PPKM Mikro Darurat, Emil Dardak: Pembatasan Lebih Ketat

Pakai Anggaran Utang, Pemerintah Trenggalek Bakal Bangun Rumah Sakit di Kawasan Pesisir Watulimo

Fraksi DPRD Trenggalek Kritisi Pendapatan Asli Daerah Kurang Maksimal, Syah Natanegara: Sadari, Ini Situasi Pandemi!