Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Puslatpur Terluas se-Asia

KBRT – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 42 sertipikat tanah untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD). Acara penyerahan berlangsung di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025).

Total luas tanah yang disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan ini mencapai 32.782,5 hektare. Dengan luas tersebut, Puslatpur ini menjadi yang terbesar di Asia.

"Sertipikat yang kami serahkan ini baru tahap awal. Begitu saya menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, kami langsung berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau. Kami mendapati setumpuk dokumen terkait persoalan aset TNI dengan total 649 titik yang harus diselesaikan. Ini jumlah yang sangat banyak, sehingga kami selesaikan secara bertahap," ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.

Dalam waktu tiga bulan, tim Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pertahanan dan TNI telah berhasil menyelesaikan 92 kasus aset. Dari total 649 titik yang menjadi permasalahan, sebanyak 126 di antaranya berkaitan dengan TNI AD, sementara sebagian besar berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Untuk menjaga aset negara tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, Menteri Nusron mengusulkan skema Hak Pengelolaan (HPL) bagi seluruh tanah milik TNI. "HPL adalah hak tertinggi dalam sertipikat tanah di Indonesia. Selama Indonesia masih ada, status HPL tetap melekat pada tanah tersebut," tegasnya.

ADVERTISEMENT

Dengan skema ini, HPL akan memberikan kepastian hukum bagi TNI, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut. Sebagai solusi, di atas tanah HPL, masyarakat dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai dengan persetujuan dari pemegang HPL, yakni TNI.

"Semangatnya adalah aset negara tidak boleh hilang, tetapi negara juga tidak boleh bermusuhan dengan rakyatnya. TNI harus merangkul dan melindungi rakyat karena TNI lahir dari rakyat," kata Menteri Nusron.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi yang diberikan Menteri Nusron. Ia berkomitmen bahwa selain membenahi aset, TNI juga akan mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Kami akan memastikan lahan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama, terutama masyarakat di sekitar. Terima kasih kepada Pak Menteri atas berbagai ide dan solusi teknisnya," ujar Jenderal Maruli.