Lebih dari 4 Ribu Warga Trenggalek Kerja di Luar Negeri, Literasi Migran Diperkuat

TRENGGALEK – Banyaknya warga Trenggalek yang memilih bekerja ke luar negeri membuat kebutuhan akan informasi keimigrasian semakin penting. Menjawab kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggandeng Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ponorogo untuk memperkuat penyebaran informasi kepada masyarakat.

Kerja sama yang ditandatangani pada Selasa (02/06/2026) tersebut tidak hanya berfokus pada layanan informasi paspor dan keimigrasian. Lebih jauh, kolaborasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM).

Langkah ini dinilai relevan mengingat Trenggalek menjadi salah satu daerah pengirim pekerja migran yang cukup besar di Jawa Timur. Data pemerintah menunjukkan sebanyak 4.195 warga Trenggalek berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang Januari 2025 hingga April 2026, baik di sektor formal maupun informal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Trenggalek, Yusuf Widharto, mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan informasi keimigrasian yang lebih mudah diakses masyarakat hingga tingkat desa.

"Dengan pelaksanaan kerja sama ini, tentu harapan kami ini menjadi satu sentral informasi yang nantinya bisa menggiring informasi yang aktif dan masif sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Menurut Yusuf, kebutuhan informasi terkait migrasi luar negeri semakin tinggi karena selain berprofesi sebagai petani dan nelayan, banyak warga Trenggalek yang bekerja di berbagai negara, khususnya kawasan Asia.

Ia berharap kerja sama yang telah dibangun tidak berhenti pada penyebaran informasi semata, melainkan dapat berkembang menjadi inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Selanjutnya, kolaborasi yang sudah dibangun ini bisa terus berkembang bukan hanya dari segi digitalisasi dan diseminasi informasi, tetapi juga berkembang ke arah inovasi yang mungkin bisa diterapkan di Kabupaten Trenggalek," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ponorogo, Anggoro Widy Utomo, menilai edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi calon pekerja migran dari berbagai modus kejahatan lintas negara.

Menurutnya, wilayah Jawa Timur, termasuk Trenggalek, masih menjadi daerah asal pekerja migran yang memiliki kerentanan terhadap praktik perdagangan orang akibat rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terkait prosedur migrasi yang aman.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi keimigrasian diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat sekaligus menekan potensi terjadinya TPPO maupun TPPM.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi resmi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri, pengurusan dokumen keimigrasian, hingga langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk penipuan yang menyasar calon pekerja migran.