Kuota Sekolah Rakyat Trenggalek Capai 270 Siswa, Perekrutan Masih Berjalan

TRENGGALEK - Program Sekolah Rakyat mulai dilirik warga Trenggalek . Hingga akhir Mei 2026, sudah ada 133 anak yang menyatakan minat mengikuti program pendidikan khusus bagi keluarga kurang mampu tersebut.

Padahal, kuota yang disiapkan untuk tahun ajaran 2026-2027 mencapai 270 siswa dari jenjang SD sampai SMA. Artinya, proses penjangkauan calon siswa masih terus berjalan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA Trenggalek, Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, mengatakan kuota Sekolah Rakyat di Trenggalek bagian dalam sembilan rombongan belajar atau rombel.

“Untuk Kabupaten Trenggalek tahun ajaran 2026-2027 kita mendapatkan jatah 270 siswa yang terbagi menjadi sembilan rombel. Masing-masing rombel 30 anak, SD 90, SMP 90 dan SMA 90,” ujarnya.

Berbeda dengan sekolah umum, penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dibuka secara bebas untuk umum. Sistem yang dipakai adalah penjangkauan tertutup dengan prioritas anak dari keluarga kategori miskin dan miskin ekstrem.

“Penjangkauan ini diprioritaskan untuk calon siswa yang berada pada desil 1 dan 2 dengan prelist dari kementerian,” jelasnya.

Data calon awal siswa berasal dari kementerian dengan jumlah mencapai 26.115 anak di Trenggalek. Namun, tidak semua otomatis diterima karena jumlah kuota sangat terbatas.

“Tidak mungkin semuanya masuk karena kuotanya hanya 270 siswa. Jadi kita melakukan pembersihan terlebih dahulu,” katanya.

Setelah proses penyaringan data, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi calon siswa.

Menariknya, Sekolah Rakyat juga membuka peluang bagi anak-anak yang belum masuk data kementerian tetapi membutuhkan perlindungan sosial maupun akses pendidikan.

“Bisa jadi anak korban kekerasan, anak yang benar-benar miskin tetapi belum masuk desil satu dan dua ataupun anak terlantar yang tidak diketahui orang tuanya,” ungkapnya.

Soelung mengatakan perubahan kategori desil masih memungkinkan dilakukan sebelum anak resmi masuk Sekolah Rakyat.

“Berdasarkan panduan kementerian, perubahan harus dilaksanakan sebelum anak masuk ke Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Meski program ini menyasar anak dari keluarga rentan, pemerintah tetap menegaskan proses pendaftaran harus mendapat persetujuan orang tua atau wali.

“Anak tidak boleh langsung dicabut pengasuhannya dari orang tua. Ketika orang tua mengizinkan dan anak bersedia baru bisa didaftarkan ke sekolah,” tegasnya.

Untuk mempercepat proses akurasi siswa, Dinsos PPPA Trenggalek juga melibatkan tokoh masyarakat hingga pendamping sosial di tingkat desa dan kecamatan.

Menurutnya, pendekatan melalui tokoh masyarakat dinilai penting agar keluarga calon siswa lebih percaya dan memahami manfaat Sekolah Rakyat.

“Kita meningkatkan peran tokoh masyarakat supaya bisa meyakinkan orang tua bahwa Sekolah Rakyat merupakan solusi bagi anak-anak dengan tingkat kesejahteraan bawah agar mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.