Koperasi Merah Putih Trenggalek Masuk Fase Baru, Bantuan Operasional Mulai Digelontorkan

TRENGGALEK - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Trenggalek perlahan mulai terlihat bentuk nyatanya. Bukan hanya bangunan yang mulai berdiri, sejumlah koperasi kini sudah menerima fasilitas penunjang usaha dan bahkan mulai mencoba menjalankan aktivitas perekonomian di tingkat desa.

Di tengah proses penyempurnaan aturan dari pemerintah, beberapa KDMP di Trenggalek memilih untuk tidak menunggu terlalu lama pusat. Mereka mulai memanfaatkan potensi lokal untuk menggerakkan roda usaha sambil menunggu petunjuk teknis yang lebih rinci.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Komindag) Kabupaten Trenggalek, Saniran, mengatakan koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh dapat menerima bantuan sarana operasional.

“Untuk beberapa koperasi yang sudah menyelesaikan 100 persen pembangunan, insyaallah mendapatkan tiga fasilitas sarana prasarana, yaitu truk, roda tiga, dan etalase untuk gerai usaha,” ujarnya.

Menurut Saniran, hingga saat ini bantuan yang telah disalurkan meliputi 37 unit truk, 30 kendaraan roda tiga, serta 24 unit etalase atau usaha furnitur.

Fasilitas tersebut diberikan kepada koperasi yang dinilai telah memenuhi syarat pembangunan dan kesiapan operasional.

Meski begitu, jumlah KDMP yang benar-benar rampung masih belum banyak. Dari total koperasi yang sedang berproses, baru sekitar 44 koperasi yang telah mencapai penyelesaian pembangunan 100 persen.

"Saat ini yang sudah 100 persen pembangunan masih sekitar 44 koperasi. Namun proses pembangunan masih terus bergerak dan targetnya minimal bisa mencapai 80 persen," katanya.

Menariknya, beberapa koperasi tidak hanya fokus menyelesaikan pembangunan fisik. Sejumlah pengurus mulai menguji model bisnis yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan koperasi.

Saniran menyebut setidaknya ada lima KDMP yang sudah menjalankan operasional secara terbatas. Koperasi tersebut berada di wilayah Munjungan, Sumberbening, Cakul, Tumpuk, dan Pringapus.

Usaha yang dijalankan masih menyesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing desa, mulai dari produk pertanian hingga hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sementara ada beberapa yang sudah mencoba beroperasi secara mandiri sambil menunggu kebijakan lebih lanjut. Mereka memanfaatkan potensi lokal seperti produk pertanian dan produk UMKM," jelasnya.

Namun, langkah tersebut masih sebatas tahap uji coba. Pemerintah daerah mengakui pelaksanaan program KDMP saat ini masih menghadapi tantangan berupa regulasi yang terus berkembang.

Bahkan, ada koperasi yang sebelumnya telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi belum dapat melanjutkan proses tersebut karena adanya penyesuaian aturan.

"Ada beberapa yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan BUMN, namun karena perkembangan regulasi yang masih dinamis, ada yang belum bisa melanjutkan kerja sama tersebut," ungkap Saniran.

Karena itu, Dinas Komindag Trenggalek saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai pola operasional KDMP yang akan diterapkan secara nasional.

"Kami masih wait and see karena belum ada petunjuk lebih detail terkait operasional KDMP. Dinas Koperasi di Jawa Timur pun masih menunggu arahan lanjutan," katanya.

Meski petunjuk teknis belum sepenuhnya turun, konsep KDMP yang tertuang dalam Instruksi Presiden telah memberikan gambaran mengenai arah pengembangan koperasi tersebut.

Ke depan, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat jual beli kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang menjadi pusat layanan ekonomi desa yang menyediakan berbagai fasilitas seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, hingga gudang penyimpanan atau cold storage.

"Hingga saat ini kami masih mengacu pada Inpres, di mana koperasi nantinya diupayakan memiliki gerai sembako, apotek, klinik desa, pergudangan atau cold storage, dan beberapa layanan lainnya," terangnya.

Bersamaan dengan itu, sejumlah koperasi lain di Trenggalek juga telah lebih dulu bergerak melalui berbagai kolaborasi ekonomi masyarakat. Di antaranya Koperasi Sumber Makmur dan Mekar Alam Jaya yang terlibat dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Saniran, sebagian besar koperasi di Trenggalek saat ini masih bergerak sebagai koperasi konsumen yang fokus memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.