Inspektorat Trenggalek Buka Pintu Aduan Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

TRENGGALEK - Inspektorat Kabupaten Trenggalek akan memprioritaskan penanganan dugaan penyalahgunaan wewenang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam agenda pengawasan tahun 2027.

Selain menangani laporan yang masuk, Inspektorat juga memperkuat pengawasan internal sebagai langkah pencegahan agar potensi pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti sejak dini.

Pleksana tugas (Plt) Inspektur Trenggalek, Wijiono, mengatakan setiap aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat akan menjadi perhatian tim untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Ketika ada aduan masyarakat yang masuk ke meja Inspektorat, tim kami langsung menempatkannya sebagai prioritas penanganan,” tegas Wijiono, Kamis (23/7/2026) lalu.

Menurut Wijiono, fungsi Inspektorat tidak hanya menyelesaikan persoalan setelah pelanggaran terjadi. Pengawasan internal juga terus diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.

“Ke depan, kami tetap memprioritaskan konsep preventif atau pencegahan lewat pengawasan internal yang lebih ketat,” terangnya.

Selain melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah, Inspektorat membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditelaah oleh tim auditor sebelum ditentukan langkah penanganannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap pengaduan masyarakat, baik yang mengarah pada potensi korupsi maupun penyalahgunaan wewenang pasti kami usut dan tindak lanjuti,” janji Wijiono.

Ia juga mengapresiasi keberanian masyarakat dalam menyampaikan laporan. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Meski membuka ruang pengaduan, Wijiono menjelaskan tidak seluruh laporan yang masuk menjadi kewenangan Inspektorat.

Karena itu, tim verifikasi akan memilah laporan berdasarkan substansi dan kewenangan sebelum menentukan tindak lanjut atau instansi yang berwenang menangani laporan tersebut.

“Ada juga aduan yang masuk ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Laporan model begini akan kami alihkan ke instansi yang memang berwenang menyelesaikannya,” bebernya.