Guru di Trenggalek Digaji Rp200 Ribu Sebulan, Kini Berharap Bisa Masuk Dapodik

TRENGGALEK – Di tengah larangan pemerintah merekrut tenaga honorer, banyak sekolah di Kabupaten Trenggalek masih bertahan berkat keberadaan relawan guru. Honor yang mereka terima pun jauh dari kata layak, hanya sekitar Rp200 ribu setiap bulan.

Kini, harapan mereka sederhana. Nama mereka bisa masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar memiliki pengakuan dalam sistem pendidikan nasional sekaligus membuka peluang mengikuti kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Persoalan itu menjadi perhatian Komisi IV DPRD Trenggalek saat menggelar evaluasi sektor pendidikan bersama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora).

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin mengatakan, aspirasi relawan guru hampir selalu bermuara pada satu tuntutan, yakni memperoleh akses masuk Dapodik.

"Guru relawan maupun lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan kerap menyampaikan aspirasi dan keluh kesah mereka kepada kami. Mereka sangat ingin masuk Dapodik. Bagi kami, ini persoalan harga mati yang harus segera selesai karena menyangkut masa depan para guru yang selama ini tulus mengabdi," ujar Sukarodin.

Menurutnya, relawan guru selama ini menjadi penyangga utama proses belajar mengajar, terutama ketika jumlah guru ASN maupun PPPK belum mampu menutup kebutuhan di sekolah-sekolah.

Ironisnya, pengabdian tersebut belum diikuti penghargaan yang sepadan. Banyak sekolah hanya mampu memberikan uang transport sekitar Rp200 ribu setiap bulan.

"Mereka rela mengajar dengan tulus. Namun, selama ini sekolah hanya mampu memberikan imbalan atau uang transport sekitar Rp200 ribuan saja setiap bulan. Saya pikir angka itu sangat jauh dari kata layak," ungkapnya.

Sukarodin menjelaskan, relawan guru di Trenggalek terdiri atas lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) dan relawan non-PPG Prajabatan.

Meski DPRD terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut, pemerintah daerah belum memiliki kewenangan penuh untuk memasukkan guru ke Dapodik. Sistem tersebut berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan.

"Kami tetap mendorong agar sistem membuka akses bagi mereka untuk masuk Dapodik. Namun, Dinas Pendidikan Trenggalek saat ini juga masih menunggu jawaban resmi dari kementerian," jelasnya.

Menurut Sukarodin, penghapusan skema tenaga honorer justru memunculkan tantangan baru di daerah. Di satu sisi sekolah tidak diperbolehkan merekrut honorer, sementara di sisi lain banyak guru memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat.

Akibat kondisi tersebut, sekolah akhirnya mengandalkan relawan agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.

"Situasinya membingungkan; aturan melarang adanya tenaga honorer, tapi faktanya sekolah butuh relawan untuk mengajar. Kabupaten Trenggalek ini masih kekurangan guru dalam jumlah yang sangat masif, sementara anak-anak didik kita tetap wajib mendapatkan hak belajar yang optimal," tegasnya.

Ia menilai persoalan kekurangan guru tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas atau program pendukung apabila ruang-ruang kelas masih kekurangan tenaga pengajar.

"Sangat ironis dan sayang jika Pemkab gencar memenuhi kecukupan gizi anak, tetapi proses transfer ilmu di kelas justru mandek dan tidak maksimal gara-gara kelasnya tidak ada guru. Kita harus duduk bersama mencari solusi konkret atas persoalan ini," katanya.