DPRD Trenggalek Minta Pengawasan MBG Diperketat Usai 549 Orang Terdampak Dugaan Keracunan
DPRD Trenggalek meminta pengawasan MBG diperketat setelah 549 orang dilaporkan mengalami gangguan pencernaan dari makanan SPPG Tamanan.
14 Aug 2026 • 08:00 WIB
Ketua DPRD Trenggalek kunjungi korban dugaan keracunan MBG. KBRT/Zamz
Ringkasan
- DPRD minta pengawasan MBG diperketat.
- 549 orang dilaporkan mengalami keluhan.
- DPRD menunggu hasil laboratorium.
TRENGGALEK - Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, meminta pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat setelah 549 penerima manfaat dilaporkan mengalami gangguan pencernaan.
Doding menyampaikan hal tersebut saat menjenguk salah satu siswa SDI Luqman Al Hakim yang menjalani perawatan di RSUD dr. Soedomo Trenggalek, Kamis (13/8/2026).
Diketahui, 549 orang yang mengalami keluhan tersebut tersebar di tiga lokasi. Rinciannya, 493 orang di SMPN 1 Trenggalek yang terdiri atas 474 siswa dan 19 guru, 30 orang di SDI Luqman Al Hakim yang terdiri atas 20 siswa dan 10 tenaga pendidik, serta 26 penerima manfaat Posyandu Kelurahan Tamanan.
Advertisement
Seluruh makanan tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tamanan Trenggalek Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah.
Doding menilai pemenuhan sertifikasi dan standar keamanan pangan harus dibarengi pengawasan serta pelaksanaan yang disiplin di lapangan.
"Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita. Karena itu pengawasannya harus diperketat dan kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir," kata Doding.
Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG saat ini dilakukan bersama oleh berbagai pihak, mulai dari Satgas MBG hingga pemerintah daerah. DPRD juga terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut.
Doding mengatakan sejumlah persyaratan administrasi dan sertifikasi pada dapur MBG penting dipenuhi. Namun, keberadaan sertifikat menurutnya tidak otomatis menjamin tidak terjadi persoalan apabila masih terdapat kelalaian dalam proses pelaksanaan.
"Adanya sertifikat memang merupakan bagian dari upaya pencegahan, tetapi itu tidak menjamin sepenuhnya. Kalau ada kelalaian dari salah satu pihak, kejadian seperti ini masih mungkin terjadi," ujarnya.
Karena itu, DPRD masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami penerima manfaat.
"Untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi masalah, kita tunggu hasil laboratoriumnya. Dari sana nanti bisa diketahui faktor penyebabnya dan menjadi bahan evaluasi," jelas Doding.
Dalam kesempatan tersebut, Doding juga menjenguk SA, siswa kelas 5 SDI Luqman Al Hakim berusia 11 tahun asal Kecamatan Tugu, yang menjalani rawat inap di RSUD dr. Soedomo setelah mengalami muntah dan diare berulang.
SA dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. Soedomo pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Kemudian, sekitar pukul 23.00 WIB, SA dipindahkan ke ruang Dahlia untuk menjalani perawatan.
Doding menyebut kondisi SA saat dijenguk telah menunjukkan perkembangan positif. Meski masih mengalami diare, keluhan pusing dan muntah disebut sudah tidak dirasakan.
"Kondisinya sudah bagus. Hari ini diare dua kali, tetapi sudah tidak pusing dan tidak muntah lagi. Makannya juga sudah bagus," ungkapnya.
Doding berharap kondisi SA terus membaik sehingga dapat segera diperbolehkan pulang oleh dokter.
Terkait biaya perawatan, Doding mengatakan pengobatan SA telah ditanggung melalui BPJS Kesehatan yang dimiliki keluarganya.
"Untuk biaya sudah ter-cover BPJS, karena keluarganya memang sudah memiliki BPJS. Jadi tidak ada masalah untuk biaya perawatannya," katanya.
Sementara terkait rencana pemanggilan pengelola SPPG, Doding mengatakan DPRD masih menunggu perkembangan penanganan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan hasil pemeriksaan laboratorium.
"Belum ada pemanggilan. Kita lihat dulu bagaimana hasil laboratoriumnya dan seperti apa penanganan dari BGN. Satgas MBG yang nantinya bisa melakukan koordinasi terkait persoalan ini," kata dia.
Ikuti WhatsApp Channel
Dapatkan berita terbaru langsung di WhatsApp!
Advertisement