Pembangunan di Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk 2023, diminta untuk tancap gas realisasi. Hal itu mengingat APBD Perubahan bakal segera masuk pembahasan.
Pranoto, Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, menerangkan pihaknya memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Hal itu dilakukan untuk melihat progres pembangunan.
"Kami ingin melihat progres APBD Induk 2023 seperti apa, kedua kami ingin melihat sinkronisasi dengan Unit Layanan Pengadaan [ULP]," tegas Pranoto saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Rabu (03/05/2023).
Sementara, dari inventarisir pemanggilan itu, sekira ada 32 paket pekerjaan pembangunan yang dipegang PUPR dan bakal melalui tahap tender. Semua paket tersebut sudah masuk ULP.
"Sementara dari 32 paket, 11 sudah ada di penyedia. Kemudian selain tender paket sekelas penunjukan langsung saat ini katanya [PUPR] masih proses pemilihan penyedia," papar Pranoto.
Pranoto menegaskan Pemkab Trenggalek sebentar lagi bakal mengajukan nota APBD-P. Namun, kondisi saat ini pekerjaan pembangunan masih ada yang belum muncul (lelang/penunjukan).
Selain itu, politikus PDIP itu tak mau kebiasaan lama terulang kembali, yaitu dengan adanya pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun 2023 nanti. Maka demikian, perlu adanya kemauan untuk segera melakukan eksekusi.
"Rapat sementara kami hentikan, karena kesiapan dari Dinas PUPR belum ada, karena hal demikian perlu digali, maka akan kami lanjut besok," ujar Pranoto.
