KBRT – Sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Trenggalek mencatatkan jumlah pendaftar yang sangat rendah pada tahun ajaran baru 2025/2026. Bahkan, ada sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan siswa baru.
Data yang dihimpun Kabar Trenggalek menunjukkan bahwa SDN 1 Gembleb di Kecamatan Pogalan hanya menerima dua siswa baru. Hal serupa terjadi di SDN 1 Sawahan, Kecamatan Watulimo. Sementara itu, SDN 1 Kendalrejo di Kecamatan Durenan hanya memiliki satu pendaftar, dan SDN 3 Sumurup di Kecamatan Bendungan tidak mendapat murid sama sekali.
Menanggapi kondisi ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Trenggalek menyampaikan kekhawatiran serius. Haris Yudhianto, perwakilan Dewan Pendidikan, menilai bahwa persoalan ini merupakan akumulasi dari sejumlah kebijakan pendidikan yang tidak tepat sasaran.
“Masalah utamanya ada tiga: kesenjangan geografis dan ekonomi, kualitas guru dan fasilitas yang tidak merata, serta sistem pendidikan yang masih banyak celah,” ujar Haris kepada Kabar Trenggalek, Rabu (16/07/2025).
Haris menjelaskan, sejak awal pembangunan sekolah seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan lokasi strategis. Banyak sekolah baru dibangun meskipun letaknya terlalu dekat dengan sekolah lain, sehingga menimbulkan ketimpangan jumlah murid.
“Banyak sekolah yang seharusnya tidak perlu dibangun, tapi tetap dipaksakan. Letak geografisnya tidak strategis, tapi tetap dilaksanakan,” ucap Haris.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam kualitas pengajaran dan fasilitas antar sekolah. Menurutnya, masyarakat cenderung memilih sekolah dengan reputasi dan kualitas yang lebih baik, meskipun jaraknya lebih jauh.
“Pemerintah belum mampu memberikan kualitas yang setara di semua sekolah. Wajar jika orang tua lebih memilih sekolah yang dianggap bagus daripada sekolah terdekat,” imbuhnya.
Baca Juga: Siswa Baru Nyaris Nol, Disdikpora Trenggalek Buka Suara: Pelajaran Tetap Jalan
Persoalan lain datang dari sistem zonasi dan proses pendaftaran. Haris menyebutkan bahwa sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini masih memiliki banyak celah. Sekolah-sekolah unggulan masih bisa diakses oleh calon siswa dari luar zona.
“Sistem zonasi banyak disiasati. Sekolah favorit tetap bisa diakses meski sudah ada sistem zonasi. Sementara, sekolah lain makin ditinggalkan,” katanya.
Tak hanya itu, sistem pendaftaran berbasis daring juga dinilai menyulitkan sebagian masyarakat yang masih memiliki keterbatasan literasi digital.
Melihat kompleksitas masalah ini, Haris mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pendidikan, khususnya pada tiga aspek utama: pembangunan, mutu pendidikan, dan sistem PPDB.
Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah program regruping atau penggabungan sekolah. Namun, ia juga mengakui bahwa solusi ini bukan tanpa tantangan.
“Regruping memang jadi solusi pemerintah, tapi kalau tidak dilakukan, pembiayaan sekolah tetap jalan meski tidak ada siswanya. Ini pemborosan,” ujarnya.
Di sisi lain, jika penggabungan sekolah tidak segera dilakukan, masalah akan semakin menumpuk. Karena itu, Haris menekankan pentingnya pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap semua aspek yang menyebabkan penurunan jumlah murid di sekolah dasar.
Kabar Trenggalek - Pendidikan
Editor:Lek Zuhri
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
.jpg)
