Dalam rapat tersebut, Nusron Wahid melaporkan beberapa pencapaian penting dari Kementerian ATR/BPN, salah satunya adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah berhasil mendaftarkan 119 juta bidang tanah. Menyikapi hal ini, Nusron menegaskan bahwa dalam 100 hari ke depan, Kementerian ATR/BPN akan fokus untuk menuntaskan target PTSL tahun 2024, yakni mendaftarkan 120 juta bidang tanah.
“Kami akan menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target tersebut. Pada tahun depan, kami menargetkan untuk mendaftarkan 126 juta bidang tanah, dan hingga bulan Oktober 2024, sudah tercatat 119 juta bidang tanah,” jelas Menter
Nusron juga memaparkan beberapa strategi program dalam 100 hari kerja, antara lain menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, serta pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih adil dan merata. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan menyelesaikan penertiban pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit. Program lainnya mencakup penyelesaian pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat, guna menghindari potensi konflik di masa depan, serta pengelolaan tanah wakaf yang lebih produktif untuk kemaslahatan umat
Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk memenuhi target 104 Kabupaten/Kota Lengkap pada tahun 2024 dan meningkatkan koordinasi terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Tak kalah pentingnya, Kementerian ATR/BPN akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Menyanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi dan komitmen untuk mendukung program 100 hari kerja Kementerian ATR/BPN. "Komitmen kami, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, adalah menjadi bagian dari solusi atas segala masalah pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Kami juga siap untuk bersama-sama membahas dan memutuskannya," tegasnya
Raker ini juga dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, Dede Yusuf, Zulfikar Ass Sadikin, Bahtra, dan sejumlah anggota lain.