Ngotot Bangun Food Court di Trenggalek, 15 Tahun Suara Legislatif Tak Digubris

Kabar Trenggalek - Belasan tahun, suara wakil rakyat soal penataan pedagang di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedomo berujung angin lalu. Padahal, sebetulnya sudah ada solusi agar memusatkan perdagangan dengan membangun tempat stan-stan makanan atau Food Court di Trenggalek, Selasa (28/06/2022).Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin mengaku sudah sekitar 15 tahun lalu penataan pedagang seputaran RSUD dr Soedomo dibahas.Dalam dinamika pembahasannya, muncul beberapa hambatan. Mulai kendala lokasi pedagang yang representatif, hingga kendala soal aset.Menurut Sukarodin, pihaknya pernah mempertemukan manajemen RSUD dengan bagian aset pemerintah daerah. Pertemuan itu menelurkan sebuah lokasi dengan kejelasan aset. Artinya, tahapan penataan pedagang pun tinggal menunggu realisasi."Saya sudah sering menyampaikan tentang penataan itu [pedagang], sewaktu saya di komisi iv periode lalu," cetusnya.Seiring waktu, wacana Food Court tak kunjung terealisasi, menyebabkan masalah penataan pedagang menjadi berkepanjangan.Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku, isu penataan pedagang hangat kembali. Sebab, dua gedung baru RSUD sudah selesai dibangun, sementara pedagang yang berjualan masih tidak teratur."Kami [Komisi IV] minta Food Court segera masuk program prioritas, menyikapi penanganan masalah penataan pedagang," ucapnya.Dari pandangan komisi IV, lanjut Sukarodin, keberadaan Food Court tidak sebatas menyelesaikan masalah tentang penataan, melainkan juga sebagai antisipasi sampah."Pertama, pedagang bisa lebih teratur dari sisi tata letak. Kedua, akan meningkatkan kebersihan lingkungan, apalagi dekat dengan fasilitas kesehatan," ujarnya.Namun begitu, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 belum ada suntikan anggaran yang mengarah ke rencana pembangunan food court RSUD.Sukarodin mengatakan, APBD belum bisa memprioritaskan pembangunan Food Court. Sebab, masih ada fasilitas-fasilitas lain yang lebih krusial."Maka, ini juga harus diawali dari bisnis anggaran manajemen RSUD sendiri. Kalau mengharapkan dari APBD, kelihatannya berat," tutupnya.