KBRT – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam pencabutan kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Kartu liputan itu ditarik Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden setelah Diana menanyakan isu makan bergizi gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) lalu.
Biro Pers Istana berdalih, pertanyaan tersebut tidak sesuai konteks karena agenda saat itu hanya membahas kunjungan Presiden ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). AJI menilai alasan ini sebagai bentuk sensor sekaligus pembatasan kebebasan pers.
AJI Indonesia menyebut ada instruksi agar wartawan tidak menyinggung soal MBG kepada Presiden. Namun, Diana tetap menanyakan hal itu karena dianggap penting untuk kepentingan publik, mengingat ribuan siswa dilaporkan keracunan akibat program tersebut.
“Jelas, penyensoran sekaligus pencabutan kartu identitas liputan Istana ini adalah bentuk rusaknya demokrasi Indonesia. Ini merupakan upaya pembungkaman pers atau jurnalis yang kritis,” tegas Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).
Menurut AJI, represi tersebut mengakibatkan Diana tidak lagi bisa mengakses liputan di Istana. AJI menekankan, jurnalis bekerja untuk publik, bukan untuk melayani kepentingan Presiden atau Biro Pers Istana.
Kasus penghalangan kerja jurnalis terkait MBG bukan yang pertama. AJI mencatat sejumlah wartawan di daerah lain juga mengalami intimidasi, seperti di Semarang, Lombok Timur, dan Sorong.
AJI menegaskan, tindakan Biro Pers Istana bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak masyarakat atas informasi.
“AJI menuntut Presiden Prabowo Subianto meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, dan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang mengontrol, membatasi, sampai melarang jurnalis menjalankan tugasnya,” kata Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung.
AJI juga mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam pencabutan kartu liputan ini dicopot dan diproses sesuai ketentuan pidana pers.
Kabar Trenggalek - Mata Rakyat
Editor:Lek Zuhri
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
