Gubernur Jatim Resmikan Huntara untuk Warga Terdampak Tanah Gerak di Ngrandu Suruh

KBRT – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meresmikan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Kamis (04/12/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Huntara yang disiapkan Pemprov Jatim itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga dilengkapi fasilitas pendukung ekonomi, salah satunya kandang domba komunal. Fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu warga memulihkan pendapatan pascabencana.

Menurut Khofifah, lokasi Huntara dipilih karena aksesnya mudah dijangkau dan dekat dengan permukiman warga. Ia menegaskan, bangunan yang ditempati warga masih bersifat sementara, namun terdapat ruang untuk ditingkatkan menjadi hunian permanen apabila memenuhi persyaratan.

“Kalau ke depan akan dijadikan hunian permanen, perlu ada renovasi serta penataan rumah. Urusan status tanah dan pengelolaannya saya tugaskan kepada Bupati Trenggalek,” ujarnya.

Selain tempat tinggal, area Huntara juga dilengkapi masjid, lahan tanam sayur, serta kandang domba komunal yang disiapkan untuk menggerakkan kembali ekonomi warga terdampak.

“Domba-domba ini akan menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Sementara lahan tersisa dapat dimanfaatkan untuk sayuran yang bisa diolah warga,” terangnya.

Gubernur juga mengingatkan masyarakat Jatim agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana mengingat posisi provinsi berada di kawasan cincin api.

“Mitigasi dan kewaspadaan harus terus ditingkatkan agar kita siap menghadapi risiko bencana,” pesannya.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin, mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim yang memungkinkan pembangunan Huntara bagi 27 kepala keluarga (KK). Bantuan pembangunan masjid juga datang dari Baznas dan Pramuka. Adapun 11 KK terdampak lainnya tetap tinggal di tanah milik mereka masing-masing.

Mas Ipin menambahkan, penentuan lokasi Huntara mempertimbangkan keamanan dan kedekatan dengan lingkungan warga, sehingga penghuni tidak merasa terpencil.

“Kami juga memanfaatkan lahan tidak terpakai menjadi kandang komunal dengan bibit domba unggul. Setiap tiga bulan bisa dipanen sehingga membantu perputaran ekonomi warga,” ujarnya.