KBRT – Sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek dinilai memerlukan perbaikan mendesak. Namun, hingga kini pemerintah daerah belum memperoleh dukungan anggaran dari pusat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskomidag) Trenggalek, Saniran, pada Kamis (11/12/2025).
Saniran menjelaskan bahwa sebagian besar pasar yang ada saat ini kondisinya sudah tidak layak dan berpotensi membahayakan pedagang. Ia menyebut revitalisasi pasar biasanya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, selama dua tahun terakhir skema tersebut tak bisa diakses oleh Trenggalek.
“Repetalisasi itu biasanya dari dana pusat. Dekon dari kementerian sudah tidak ada lagi, sedangkan DAK sekarang berbasis tematik. Tahun 2024 temanya pariwisata, 2025 industri,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Trenggalek tidak memiliki pasar wisata maupun pasar yang menjadi pemasok produk industri. Akibatnya, daerah ini tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan DAK tematik tersebut.
“Kita tidak punya pasar wisata seperti di Bali Pasar Sukowati. Untuk industri juga tidak ada pasar pemasok produk-produk industri, jadi tidak layak mendapatkan itu,” tambahnya.
Meski demikian, komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat tetap dilakukan. Saniran menegaskan pihaknya terus mengajukan usulan perbaikan setiap tahun, meski keputusan penuh berada pada pemerintah pusat yang menilai urgensi masing-masing daerah.
Menurut dia, beberapa pasar mengalami kondisi yang cukup darurat. Pasar Dongko disebut sebagai lokasi yang paling membutuhkan revitalisasi, disusul Pasar Sobo yang telah lama diusulkan. Pasar lain juga belum tertangani secara menyeluruh.
“Pasar Tugu itu sudah pernah direvitalisasi tapi belum penuh, masih sebagian. Kemudian Pasar Karangan, Pasar Panggul, banyak semuanya hampir,” ucapnya.
Selain itu, beberapa bangunan pasar yang masih berupa konstruksi swadaya dinilai memiliki potensi membahayakan pedagang.
“Yang belakang itu dulu loss-nya swadaya. Akan kita upayakan dari APBD meskipun biayanya kecil, yang penting menjamin keamanan. Ada potensi roboh, risikonya tinggi sekali,” katanya.
Saat ini, dari total 23 pasar daerah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah, lebih dari separuh dinyatakan membutuhkan revitalisasi.
“Lima puluh persen lebih butuh revitalisasi,” tegas Saniran.
Dukung KamiKabar Trenggalek - Ekonomi
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
