KBRT – Meski jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek terus bertambah, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ternyata belum sepenuhnya tuntas.
Kondisi ini menjadi pekerjaan besar bagi Satgas MBG, terutama karena SLHS merupakan syarat utama penilaian kelayakan dapur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 42 dapur yang sudah dinyatakan operasional dari total 68 SPPG yang terdaftar.
“Untuk MBG di Kabupaten Trenggalek ini yang operasional sudah bertambah, ya, menjadi 42 dapur,” ujar Saeroni, Kamis (20/11/2025).
Ia menegaskan bahwa keputusan kelayakan dapur sepenuhnya berada pada BGN. Proses verifikasi ini membutuhkan kelengkapan administrasi, termasuk SLHS.
“Dari yang sudah terdaftar itu, nanti keputusannya apakah bisa operasional atau tidak, itu langsung dari BGN,” kata Saeroni yang juga menjabat Asisten I Setda Trenggalek.
Sejumlah yayasan mulai mengurus SLHS melalui platform Online Single Submission (OSS), namun proses tersebut dinilai masih berjalan bertahap.
“SLHS ini masih terus berproses ke OSS. Sudah mulai ada yang mendaftar dan nanti berlanjut sampai terbit sertifikatnya,” jelasnya.
Satgas MBG menekankan bahwa kelengkapan SLHS harus segera dikejar oleh seluruh SPPG yang belum memenuhi syarat. Selain izin higiene sanitasi, kompetensi chef juga masuk daftar evaluasi teknis yang wajib diselesaikan.
“Terkait chef kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Perinaker,” kata Saeroni.
Ia menambahkan bahwa evaluasi berkala terus dilakukan agar seluruh dapur memenuhi standar operasional sesuai ketentuan program MBG, sekaligus mempercepat perolehan SLHS bagi SPPG yang belum memenuhi syarat.
Kabar Trenggalek - Peristiwa
Editor:Zamz








