Muhammadiyah Resmi Terima Tambang, Haedar Nashir: Bukan karena Ikut-ikutan

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi terima tambang yang ditawarkan Presiden Jokowi melalui PP no. 25 Tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Minggu (28/07/2024).Haedar menegaskan, keputusan menerima tambang ini bukan ikut-ikutan, karena Muhammadiyah selama 2 bulan lebih sudah mengkaji masalah pengelolaan tambang. Ia juga sudah mempertimbangkan suara penolakan tambang karena merusak lingkungan hidup masyarakat.“Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demo. Kami terbiasa dengan situasi seperti itu. Demo, kritik sekeras apapun kami sikapi, kami hadapi secara moderat. Begitu juga ada pandangan-pandangan yang pro, konstruktif, dengan berbagai argumen, data, dan fakta yang hidup di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini. Dan, itulah kehidupan,” ujar Haedar.“Kami menghadapinya secara elegan, secara seksama. Maka, kalau toh kami mengambil langkah, keputusan, itu bukan karena ikut-ikutan, atau karena tekanan sosial, berbagai aspek. Semua kami himpun menjadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini,” tambah Haedar.Haedar mengatakan, berdasarkan pleno PP Muhammadiyah, pandangan pro dan kontra tambang itu menjadi pertimbangan. Namun, suara mayoritas sampai pada satu kesimpulan bahwa keputusan PP Muhammadiyah tetap menerima tambang. Keputusan ini satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh.“Bahkan kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan, menyusun, membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendi, sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Bisnis dan Ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Mohon nanti jangan ditulis ketuanya Menko PMK, nanti istana pindah ke sini,” tandas Haedar.Sementara itu, Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah membacakan Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. Poin terakhir risalah tersebut menyatakan bahwa Muhammadiyah setuju dengan pengelolaan tambang.“Majelis Konsolidasi Nasional menyetujui keputusan Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang,” tegas Mu’ti.