Potensi penyalahgunaan bansos yang ramai dibicarakan masyarakat mendapat sorotan dari aktivis lingkungan, River Warrior Indonesia. Daripada dijadikan alat keruk suara pemilu 2024, bansos itu dinilai lebih bermanfaat untuk pemulihan sungai-sungai tercemar.
Thara Bening Sandrina, Koordinator River Warrior Indonesia, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat yang dikirim Selasa (06/02/2024) itu berisi usulan pemberian Bansos untuk sungai-sungai tercemar di Indonesia.
Di tengah situasi politik menjelang pemilu 2024, Thara mengaku sedih melihat pemimpin Indonesia yang kian menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap isu-isu lingkungan utamanya sungai.
Menurut Thara, sikap tidak peduli itu ditunjukkan dari tindakan presiden yang lebih mengutamakan pemberian bansos secara rapel dan massif daripada menggelontorkan dana untuk upaya peningkatan kualitas 46% dari total 70.000 Sungai di Indonesia yang tercemar berat.
"Pemerintah Republik Indonesia di Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak serius dalam mengelola sungai serta mengabaikan upaya-upaya pengendalian pencemaran sungai. Akibatnya kini sungai-sungai di Indonesia terus dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat dan industri yang membawa pencemaran mikroplastik di 68 sungai strategis Nasional," kritik Thara dalam surat terbuka kepada Jokowi.
Menurut pengamatan River Warrior Indonesia, telah terjadi perubahan fisik pada sungai seperti bau dan warna akibat masuknya kandungan bahan kimia berbahaya. Hal itu menyebabkan penurunan kualitas air sungai yang memicu Indonesia menjadi negara tercepat kedua di Dunia dalam kepunahan ikan air tawar.
Thara memaparkan survei oleh Tim Ekspedisi Sungai Nusantara tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sungai di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 1148 orang yang berdomisili di 166 kota dalam 30 provinsi di Indonesia. Sejumlah 92% responden menyatakan ekosistem sungai sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menunjang pembangunan Indonesia.
"Namun hasil survei juga menunjukkan bahwa 82% masyarakat menganggap Pemerintah Indonesia masih mengabaikan pengelolaan sungai di Indonesia," ujar Thara.
Sungai-sungai di Indonesia seperti Sungai Brantas, Bengawan Solo, Sungai Musi, Sungai Kapuas, Sungai Batang Hari, dan sungai-sungai lainnya dalam kondisi tercemar.
Kondisi tercemar itu ditunjukkan dari masih ditemukannya sampah di sungai, masih adanya sungai yang airnya berbusa, berbau, dan berwarna, serta terjadinya peristiwa ikan mati massal akibat pencemaran limbah di sungai.
"Indikator pencemaran yang masih dijumpai di sungai meliputi sampah plastik dan limbah cair domestik, limbah cair Industri, deforestasi, pestisida dari aktivitas pertanian, perkebunan sawit, pertambangan, peternakan dan limbah B3," papar Thara.
Thara menyampaikan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap sungai di Indonesia harus Nihil sampah.
Faktanya sungai-sungai Indonesia masih di penuhi sampah begitu memprihatinkan. Mengingat, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia.
"Menjadi bukti bahwa pemerintah tidak becus dalam menjalankan tugasnya mewujudkan aturan yang melindungi sungai dari sampah, karena kita malah menyumbang 187,2 juta ton sampah plastik yang berakhir mencemari lingkungan," terang Thara.
Thara mengungkapkan, sungai merupakan aset alam yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terutama generasi muda, karena sungai menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Sungai bisa dikelola menjadi bahan baku air minum, habitat keanekaragaman hayati perairan tawar, penunjang suplai pangan sebagai Irigasi sawah, perkebunan dan tambak. Serta bahan baku industri, sarana transportasi, ekosistem pendingin bumi dan fungsi ekologis lainnya. Jika pemerintah terus abai dan membiarkan kondisi sungai tercemar, di masa depan generasi muda tidak akan bisa menikmati sungai yang bersih dan sehat.
"Saya menyaksikan dengan prihatin kondisi sungai-sungai di berbagai daerah semakin tercemar, sehingga membutuhkan bantuan sosial untuk memulihkan kesehatannya. Pemerintah diharap memberikan bantuan sosial yang tepat dan terencana untuk memperbaiki serta menjaga keberlangsungan sungai-sungai tersebut," ucap mahasiswa.
Thara memaparkan, bansos yang diminta kepada Jokowi dapat berupa program-program sebagai berikut:
- Pengelolaan Sampah: Pemerintah melayani pengelolaan sampah bagi 100% penduduk Indonesia Program pengelolaan sampah secara efektif untuk mencegah pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga dan sampah plastik, serta untuk mengendalikan masifnya penggunaan plastik sekali pakai yang menjadi sumber sampah di sungai-sungai Indonesia, Adanya regulasi pengurangan atau pembatasan plastik sekali pakai. Pemerintah Menyediakan Tempat pengolahan sampah terpadi di setiap Desa Agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai
- Rehabilitasi Lingkungan: Kegiatan membersihkan sampah dan mikroplastik dari badan air sungai .
- Edukasi Lingkungan: Program edukasi kepada masyarakat Indonesia pentingnya menjaga kelestarian dan kualitas air sungai, serta edukasi bahaya penggunaan plastik sekali pakai. Melalui Iklan layanan masyarakat audiovisual yang massif di media online dan media massa cetak, film pendek, mendorong lahirnya komunitas masyarakat yang aktif mengelola sampah dan mengurangi timbulnya sampah
- Pengawasan dan Penegakan Hukum: Upaya monitoring dan pengawasan yang ketat, agar pelaku pencemaran bisa diberi sanksi pidana sehingga aksi-aksi perusakan atau pencemaran sungai menjadi jera dan tidak terulang lagi.
Thara menyadari bahwa upaya ini memerlukan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan industri. Oleh karena itu, River Warrior Indonesia mengajukan usulan kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, dengan harapan agar dapat diberikan perhatian dan tindakan yang konkrit guna mendukung pemulihan dan pelestarian sungai-sungai kami.
"Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat berharap agar usulan ini dapat dipertimbangkan dan dijalankan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan sungai-sungai di Indonesia yang nihil sampah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat," tandas Thara.
