DPRD Mugianto Apesiasi Pemprov Jatim, Kucurkan Rp15 Miliar Tangani Banjir Panggul Trenggalek

KBRT – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya merespons serius potensi banjir di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Proyek pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul dan sodetan mulai dikerjakan di kawasan rawan tersebut.

Langkah tersebut disambut positif oleh anggota DPRD Trenggalek sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat, Mugianto. Ia menilai keterlibatan Pemprov Jatim merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap warga terdampak.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan dukungan anggaran dari Pemprov Jatim. Proyek ini sangat penting mengingat saat banjir terakhir, sekitar 300 hektare sawah warga rusak karena luapan sungai,” terang Mugianto.

Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk proyek penanganan banjir tersebut. Fokus pembangunan meliputi tanggul sepanjang 650 meter dan sodetan sungai sepanjang 250 meter dengan lebar 65 meter.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turut meninjau langsung proses pengerjaan di Desa Kertosono, Kecamatan Panggul. Kehadiran Emil menunjukkan perhatian langsung Pemprov terhadap upaya pengurangan risiko bencana di wilayah selatan Trenggalek.

Menurut Mugianto, kawasan sungai di Panggul menjadi titik akumulasi aliran air dari wilayah lain seperti Kabupaten Ponorogo serta Kecamatan Dongko dan Pule. Hal itu menyebabkan debit air sungai meningkat drastis saat musim hujan.

ADVERTISEMENT

“Pemprov melakukan tiga langkah strategis sekaligus, yaitu membangun tanggul, memperkuat sodetan, dan menambah bronjong untuk menahan laju air,” jelas politisi yang akrab disapa Kang Obeng tersebut.

Ia berharap proyek ini tidak berhenti pada tahap awal. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga diharapkan melanjutkan upaya mitigasi yang telah dimulai Pemprov.

“Harus berkelanjutan. Apa yang dibangun Pemprov, Pemkab harus lanjutkan. Kita tidak boleh lengah meski proyek ini selesai. Antisipasi bencana tetap harus dijaga,” tegasnya.

Proyek pengendali banjir ini ditargetkan rampung pada 2025. Pengerjaan dilakukan berdasarkan kajian teknis guna menekan risiko banjir tanpa memunculkan dampak baru.

“Harapan kami, pembangunan ini mampu memberi perlindungan jangka panjang bagi masyarakat dan menjaga keberlangsungan lahan pertanian produktif warga,” pungkas Mugianto.