Imbauan pembongkaran tugu pencak silat di Jawa Timur menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek.
Sebelumnya, surat tersebut tertuang dalam nomor 300/5984/209.5/2023 tertanggal pada Senin (26/06/2023). Isi surat itu menyebutkan, salah satu penyebab konflik antar perguruan pencak silat antara lain adanya tugu perguruan pencak silat di fasilitas umum (fasum).
Lanjut isi surat itu, mengharap IPSI Jawa Timur untuk mengimbau kepada Ketua Umum Pimpinan Perguruan Pencak Silat se-Jawa Timur agar membongkar sendiri tugu perguruan pencak silat dengan batas waktu Agustus 2023.
"Jadi kan itu imbauan sifatnya, namanya imbauan kembali lagi kepada yang diimbau [IPSI atau Ketua Perguruan Silat]," terang Doding Rahmadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek.
Menurutnya, tugu pencak silat yang bakal dibongkar itu merupakan aset hasil dari gotong royong ribuan orang. Artinya, iuran sedikit demi sedikit untuk bisa membangun tugu pencak silat.
"Kalau saya tidak sepakat dibongkar, solusinya pemerintah harus hadir, jangan sampai hasil dari iuran dibongkar kasihan. Kalau diganti dengan pancasila, lebih baik pemerintah membantu dari sisi anggaran," tegasnya.
Lanjutnya, ia mengharapkan peran serta pemerintah, jangan memberikan imbauan. Ketika tugu pencak silat berdiri di Fasilitas Umum (fasum) pasti ada Peraturan Daerah (Perda). Jika ditindak, kata Doding, ranah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Kalau menurut perda kami memang harus izin, mana yang bisa diizinkan mana yang tidak. Itu diidentifikasi, semua mari bareng-bareng diselesaikan dengan kepala dingin. Tidak menang sendiri, kami tahu suasana kebatinan [Pencak silat]," kata Doding.
Politikus PDIP Trenggalek itu menampik jika penyebab konflik adalah tugu perguruan pencak silat. Namun, ia membeberkan pemicu konflik itu bermula dari media sosial (medsos), kemudian dari aktivitas konvoi.
"Salah satu pemicu konflik adalah medsos, pemerintah harus kontrol medsos. Kedua konvoi dan harus dijaga ketat, mungkin ketiga ada melempar cat di tugu pencak silat, jadi tugu pencak silat bukan utama [penyebab konflik]," tambahnya.
Doding menegaskan menolak tegas dengan adanya imbauan pembongkaran itu. Kemudian jika mau dibongkar, pemerintah harus hadir karena tugu pencak silat itu hasil dari iuran dan gotong royong.
"Saya menolak untuk dibongkar, kalau diganti pemerintah harus hadir, urunan masyarakat yang luar biasa," tandasnya.
.jpg)
