DPRD Trenggalek Desak RSUD Soedomo Punya Gedung Khusus Pasien Jiwa, Tak Lagi Campur dengan Umum

TRNGGALEK - Layanan kesehatan jiwa di RSUD dr Soedomo Trenggalek dinilai masih jauh dari ideal. Komisi IV DPRD Trenggalek mendorong agar rumah sakit milik daerah itu segera memiliki gedung khusus untuk pasien gangguan jiwa, terpisah dari layanan umum.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyebut saat ini pelayanan kesehatan jiwa masih digabung dalam satu kompleks dengan pasien umum. Kondisi ini dinilai kurang efektif, baik dari sisi pelayanan maupun kenyamanan pasien.

“Pelayanan jiwa saat ini masih jadi satu gedung, ini kurang efektif. Selain itu rawat inapnya juga belum memadai,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada pasien gangguan jiwa, tetapi juga bisa mengganggu pasien lain yang sedang menjalani perawatan penyakit fisik.

Karena itu, DPRD mendorong agar pembangunan gedung khusus segera direalisasikan. Lokasinya direncanakan berada di lahan kosong sebelah selatan PMI.

“Tahun 2026 ini wajib hukumnya sudah dimulai pembangunan gedung jiwa, mulai dari rawat jalan hingga rawat inap dijadikan satu di gedung terpisah,” tegasnya.

Selain persoalan infrastruktur, Komisi IV juga menyoroti keterbatasan tenaga medis, terutama dokter spesialis di RSUD dr Soedomo. Saat ini, jumlah dokter dinilai belum mencukupi untuk menunjang layanan secara optimal.

Sukarodin mengungkapkan, layanan rawat jalan eksekutif baru bisa berjalan terbatas karena kekurangan dokter spesialis.

“Masih kurang tiga dokter spesialis, sehingga pelayanan eksekutif hanya bisa dilakukan di luar jam kerja,” jelasnya.

Kondisi ini, menurutnya, perlu segera diatasi agar pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal dan tidak membebani pasien.

Tak hanya itu, Komisi IV juga meminta evaluasi terhadap sejumlah fasilitas rumah sakit. Beberapa bagian dinilai perlu pembenahan agar lebih representatif, termasuk bangunan di area depan.

Salah satu yang disorot adalah keberadaan musala yang posisinya terlalu dekat dengan pagar dan dinilai rawan disalahgunakan.

“Ini perlu dievaluasi agar tampilan rumah sakit lebih baik dan fungsinya sesuai,” katanya.

Perhatian DPRD tidak hanya tertuju pada RSUD dr Soedomo. Layanan kesehatan di RSUD Panggul juga ikut disorot agar bisa ditingkatkan, terutama untuk melayani masyarakat wilayah selatan Trenggalek.

“Harapannya kalau di Panggul sudah bisa ditangani, tidak perlu ke rumah sakit lain,” imbuhnya.

Dalam agenda tersebut, Komisi IV juga melakukan evaluasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, serta Dinas Pemuda dan Olahraga terkait pelaksanaan program tahun 2026.

“Kuncinya, setiap rupiah yang sudah dianggarkan di APBD harus segera bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.