Kabar TrenggalekKabar Trenggalek
Kabar TrenggalekKabar Trenggalek

Press ESC / Click X icon to close

Kabar TrenggalekKabar Trenggalek
Login ke KBRTTulis Artikel

Dapur MBG Trenggalek Masih Tanpa Sertifikat Higienis

Seluruh dapur Makan Bergizi Gratis di Trenggalek belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi meski sudah melayani ribuan siswa.

  • 21 Oct 2025 20:00 WIB
  • Google News

    Poin Penting

    • 34 dapur penyedia makan bergizi belum kantongi sertifikat higienis.
    • Pemkab Trenggalek sebut masih dalam tahap proses pendampingan.
    • Belum ada laporan keluhan, tapi pengawasan higienitas masih longgar.

    KBRT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek masih menyisakan persoalan di bidang kelayakan higienitas. Sebanyak 34 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kini belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, membenarkan belum ada satu pun SPPG yang memiliki SLHS. Meski begitu, ia menegaskan seluruh penjamah makanan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sebagai langkah awal memastikan makanan tetap layak dikonsumsi oleh para siswa.

    “Belum (punya SLHS) semuanya. Ini kita dorong karena itu sebagai satu syarat untuk bisa beroperasi,” ujar Edy.

    Edy menjelaskan, kendala administratif menjadi salah satu penyebab lambannya penerbitan sertifikat tersebut. Pemkab Trenggalek masih menunggu kejelasan kategori usaha setiap SPPG, apakah tergolong usaha mikro kecil atau menengah besar.

    Klasifikasi itu menentukan kewenangan penerbitan SLHS, apakah berada di tingkat kabupaten atau provinsi.

    “Masih debatable, (SPPG) ini masuk usaha mikro kecil atau usaha menengah atas. Kalau mikro, bupati bisa keluarkan SLHS, tapi kalau menengah ke atas, itu kewenangan provinsi,” jelasnya.

    Meski beroperasi tanpa sertifikat higienis, Pemkab mengklaim hingga saat ini tidak ada laporan keluhan kesehatan dari para penerima manfaat MBG.

    ADVERTISEMENT
    Migunani

    Namun kondisi tersebut menunjukkan lemahnya aspek pengawasan dan kelengkapan izin pada program strategis nasional yang menyentuh ribuan anak sekolah dasar di Trenggalek. Karena keluhan soal MBG di Trenggalek sudah mencuat.

    Edy menyebut, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pendampingan kepada pengelola SPPG agar segera mengurus sertifikasi melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

    Selain SLHS, pemerintah juga mendorong agar setiap dapur MBG memiliki sertifikat halal untuk memperkuat jaminan keamanan pangan di tingkat sekolah.

    “Ini kita dorong untuk mendaftarkan SLHS-nya melalui aplikasi OSS,” ucap Edy.

    Di sisi lain, pemerintah daerah menilai program MBG membawa dampak positif terhadap ekonomi lokal. Bahan baku makanan sebagian besar berasal dari pelaku usaha di Trenggalek, sehingga membantu perputaran ekonomi di tingkat desa.

    “Kita sebisa mungkin mendampingi program strategis nasional ini menjadi program yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” paparnya.

    Kawan Pembaca, Terimakasih telah membaca berita kami. Dukung Kabar Trenggalek agar tetap independen.

    Kabar Trenggalek - Peristiwa

    Editor:Zamz