Kabar Trenggalek – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) turun langsung ke Kabupaten Trenggalek, untuk melakukan audiensi kepada beberapa tokoh pondok pesantren. Kementerian PPPA juga mendeklarasikan pesantren ramah anak, Rabu (16/02/2022).

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, menyinggung terkait pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, yang setiap harinya hampir tak pernah berhenti.

“Sebenarnya pesantren itu memiliki dua fungsi, yang pertama adalah fungsi pengasuhan pengganti, kedua adalah fungsi pendidikan,” jelasnya saat deklarasi pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Hidayatulloh, Desa Jombok, Kecamatan Pule.

Baca juga: Cabuli 34 Santriwati, Ustad di Trenggalek Dituntut Hukuman 17 Tahun Penjara

Bintang mengatakan, kasus yang di luar dugaannya bahwa yang tidak mendapatkan perlindungan anak dengan baik justru terjadi di lingkungan pesantren.

“Kami sering komunikasi dengan Kementerian Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, karena Presiden juga memiliki salah satu cita-cita yaitu menekan angka kekerasan seksual,” kata Bintang.

Menurut Bintang, penyelesaian kasus kekerasan seksual yang berada di lingkungan pendidikan berbasis agama, tidak boleh hanya berhenti di hilir saja, namun di hulu juga wajib ada pencegahan.

Baca juga: Dapat Penghargaan Perlindungan Anak, Trenggalek Masih Punya PR Cegah Kekerasan Seksual

“Pencegahannya seperti apa, yaitu dengan mengawasi anak-anak dalam memenuhi haknya. Karena pengasuhan anak tidak hanya orang tua saja, namun juga kita bersama punya tanggung jawab,” terang Bintang.

Novita Hardini, Istri Bupati Trenggalek, mengatakan dirinya sangat merasakan betul ketika anak harus mendapatkan perlindungan, justru yang terjadi adalah kekerasaan seksual.

Novita mencontohkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan sangat dimuliakan. Sebelumnya, bayi lahir dengan kelamin perempuan langsung dibunuh.

Baca juga: Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren Harus Dilakukan Bersama-Sama

“Dari sinilah pada tahun 2017 saya mencoba dan berikhtiar untuk advokasi lewat Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan [Sepeda Keren],” ujar Novita.

Akan tetapi, Novita mengaku program Sepeda Keren masih belum bisa masuk dalam lingkungan pesantren, karena perbedaan kebudayaan yang ada.

“Kami berharap dengan deklarasi ini bisa sinergi antar pihak untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita,” tandas Novita.