KBRT – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengadakan pertemuan dengan kepala daerah se-Sulawesi Tengah pada Jumat (11/4/2025) di Kantor Gubernur Sulteng. Pertemuan tersebut bertujuan membahas kerja sama strategis dalam pengelolaan tanah di wilayah tersebut.
Menteri Nusron menyoroti potensi lahan belum terdaftar yang masih sangat besar di Sulawesi Tengah. “Di Sulteng ini tadi masih ada 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar. Ini masih banyak peluang HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan) di sini. Karena itu harus kita tata ulang, kita berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya,” ujarnya kepada awak media seusai pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa penataan pertanahan merupakan bagian dari instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Penataan dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
“Atas dasar itu kami terjemahkan dengan tiga prinsip. Bagaimana caranya? Yang besar jangan dimatikan, biarkan dia tumbuh, tapi jangan dikasih kesempatan ekspansi lagi. Yang kecil kita dorong untuk tumbuh. Yang belum ada kita buat supaya ada. Karena itu, kami harus sinergi dan kolaborasi dengan kepala daerah masing-masing,” tegas Nusron.
Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, dalam kesempatan yang sama menyatakan siap mendukung arahan Menteri ATR/BPN. “Semua sudah jelas yang dijelaskan oleh Bapak Menteri tadi, dan insyaallah semua akan kami laksanakan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Pak Menteri,” tuturnya.
Kabar Trenggalek - Edukasi
Editor:Lek Zuhri