KBRT – Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Jawa Timur mengenai dugaan pungutan liar di SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, kembali tertunda. Agenda yang sedianya berlangsung pada Senin, 1 September 2025, ditangguhkan dengan alasan situasi tidak memungkinkan.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, membenarkan penundaan tersebut. Ia menyebutkan pemanggilan Kepala Sekolah dan Komite SMAN 1 Kampak harus dijadwal ulang lantaran kondisi di lapangan dinilai kurang kondusif.
“Memang besok rencana saya agendakan itu, tapi melihat situasi dan kondisi di Kantor DPRD sepertinya tidak memungkinkan. Maka akan saya agenda ulang,” ujar Deni.
Dengan keputusan ini, publik masih harus menunggu kejelasan tindak lanjut penyelesaian kasus yang menyeret nama pihak sekolah dan komite tersebut.
Sebelumnya, DPRD Jatim telah melayangkan surat resmi Nomor 000.1.5/2932/050/2025 yang mewajibkan Kepala Sekolah membawa laporan audit anggaran, serta meminta Komite menghadirkan data aliran dana, penggunaan, hingga Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Agenda itu dinilai krusial untuk menguak dugaan praktik pungutan liar dan penahanan buku tabungan serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik siswa. Polemik di SMAN 1 Kampak sendiri sempat memicu aksi unjuk rasa ratusan siswa yang mendesak Kepala Sekolah dan bendahara mundur dari jabatannya.
Deni menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal persoalan ini. Saat melakukan inspeksi mendadak di sekolah tersebut, ia menyebut kasus di SMAN 1 Kampak bisa menjadi fenomena gunung es yang menggambarkan potensi praktik serupa di sekolah lain di Jawa Timur.
“Pendidikan tidak boleh ternoda praktik semacam ini. Kalau koordinasi dengan Kacabdin dan Dinas Pendidikan tidak menemukan solusi, saya akan langsung sampaikan kepada Ibu Gubernur,” tegasnya.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor:Lek Zuhri
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel .jpg)
.jpg)
