ATR/BPN Evaluasi Kinerja Triwulan I 2025, Targetkan Peningkatan Nilai SAKIP

KBRT – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan evaluasi kinerja program dan anggaran triwulan I tahun 2025. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menekankan pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai kunci dalam mendorong capaian kinerja yang optimal dan mendukung kenaikan tunjangan kinerja (tukin).

“Untuk mendapatkan tukin lebih dari 80%, salah satu syaratnya adalah nilai SAKIP yang bagus. Saat ini, kita berada di predikat BB dengan nilai naik dari 69,17 pada 2023 menjadi 70,54 di 2024,” ujar Suyus Windayana dalam paparannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (21/04/2025).

Ia menyampaikan bahwa tren peningkatan nilai SAKIP selama tiga tahun terakhir cukup positif, dengan rata-rata capaian 69,56. SAKIP, menurutnya, tidak hanya menjadi tolok ukur peningkatan tukin, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Beberapa indikator strategis pada tahun 2024 bahkan mencatat capaian maksimal. “Indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria tercapai 114%, dan indikator kepastian serta perlindungan hak atas tanah telah mencapai 100%,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Namun, tantangan masih ada, salah satunya adalah ketimpangan penguasaan tanah yang belum memenuhi target. Suyus menyebut, kondisi demografis di wilayah padat seperti Jawa dan Bali menjadi faktor utama yang mempengaruhi capaian tersebut.

Senada, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menambahkan bahwa penting membangun kesadaran kolektif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di seluruh satuan kerja. “Kementerian ATR/BPN adalah institusi besar dengan 566 satuan kerja yang harus dievaluasi dan dimonitor secara berkelanjutan agar makin dipercaya publik,” ungkapnya.

Dalu menegaskan, evaluasi yang baik akan membuka ruang perbaikan strategis. “Dengan evaluasi yang menyeluruh, kita bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan, lalu menyusun rencana kerja yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa evaluasi kinerja ini berlangsung mulai 21 hingga 25 April 2025, melibatkan seluruh satuan kerja ATR/BPN di pusat maupun daerah.