Kabar Trenggalek
Join group whatsapp
Join Group Telegram
  • Masuk
  • Daftar
  • News
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Nasional
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Sosial
    • Teknologi
    • Wisata
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Mata Rakyat
  • Feature
  • Opini
  • Trenggalekpedia
  • Kirim OpiniHot
Tidak ada hasil..
Lihat seluruh hasil
Kabar Trenggalek
  • News
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Nasional
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Sosial
    • Teknologi
    • Wisata
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Mata Rakyat
  • Feature
  • Opini
  • Trenggalekpedia
  • Kirim OpiniHot
Tidak ada hasil..
Lihat seluruh hasil
Kabar Trenggalek
Beranda Mata Rakyat

Fakta, Tambang Emas PT SMN di Trenggalek Banyak Melanggar Peraturan Negara

Wahyu AO
19:08 15 Agu 2022
A A
0
Aksi Tolak Tambang Emas Trenggalek 25 Oktober 2021

Aksi Tolak Tambang Emas Trenggalek 25 Oktober 2021/Foto: Dokumen Aliansi Rakyat Trenggalek

Kabar Trenggalek – Penolakan terhadap tambang emas PT SMN di Trenggalek terus berlanjut. Aliansi Rakyat Trenggalek bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur, mengungkapkan fakta bahwa tambang emas PT SMN melanggar banyak aturan, Senin (15/08/2022).

Sebelumnya, Senin (08/08/2022), Aliansi Rakyat Trenggalek melakukan audiensi dengan Bupati Trenggalek dengan agenda menyampaikan perihal penolakan tambang emas di Trenggalek.

Pokok persoalan yang disampaikan yakni perihal pencabutan IUP produksi tambang emas yang kini dikantongi PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang beberapa waktu lalu dilego ke Far East Gold Ltd sebuah perusahaan tambang emas dari Australia.

Aliansi Rakyat Trenggalek dalam pertemuan tersebut meminta Bupati Trenggalek untuk mengirimkan surat rekomendasi pencabutan IUP produksi kepada Kementrian ESDM.

RekomendasiUntukmu

Bau Limbah Pemindangan Menyiksa, Masyarakat: Kami Melawan karena Sudah Keterlaluan

Lima Tahun Bau Busuk Penanganan Limbah Pindang oleh Pemkab Trenggalek

Banner Aliansi Rakyat Trenggalek Kami Tolak Tambang Emas Trenggalek
Banner Aliansi Rakyat Trenggalek Kami Tolak Tambang Emas Trenggalek/Foto: Dokumentasi Aliansi Rakyat Trenggalek

Permintaan tersebut langsung direspons oleh Bupati dengan mengirimkan surat bernomor 500/1180/406.002.1./2021 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, pada 18 Mei 2021 lalu. Isinya memohon agar dilakukan peninjauan kembali terhadap penerbitan IUP Operasi Produksi (OP) PT SMN.

Lalu pada 9 Agustus 2022, Bupati Trenggalek mengirimkan kembali surat bernomor 500/2096/406.002.1/2022 kepada Kementrian ESDM terkait permohonan pencabutan IUP produksi PT. SMN.

Langkah yang diambil oleh Aliansi Trenggalek dan Bupati Trenggalek bukan tanpa dasar. Pasalnya, sejak tahun 2015 hingga saat ini warga di tingkat tapak seperti Kampak, Watulimo, Dongko dan hampir di seluruh wilayah Trenggalek menolak tambang.

Bahkan, dukungan publik terus mengalir melalu petisi online di platform change.org, total hampir 22.419 orang mendatangani petisi ini. Sebagai bentuk dukungan atas langkah Bupati Trenggalek yang meminta pencabutan IUP produksi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Selain itu, penolakan tambang juga berdasar pada kajian mengenai beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah ketika menerbitkan IUP produksi kepada PT SMN.

Zv8zPPiZ uEGvhuLi Warga Kampak Kompak Menanam Pohon dan Pasang Banner Tolak Tambang Emas 1

“Kami menemukan bahwa IUP produksi seluas 12.813,00 hektar yang meliputi 9 wilayah kecamatan di Kabupaten Trenggalek, diantaranya adalah Kecamatan Tugu, Kecamatan Karangan, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pule, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Dongko, Kecamatan Kampak, Kecamatan Munjungan, dan Kecamatan Watulimo ternyata bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032,” ujar Wahyu Eka Setyawan, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur dalam rilis persnya.

Setelah mencoba melakuan penyesuaian peta konsesi dengan peta pola ruang Kabupaten Trenggalek, lebih detailnya ditemukan jika IUP produksi PT. SMN yang mencakup 9 kecamatan tersebut berada di atas kawasan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya termasuk:

  1. Kawasan hutan lindung.
  2. Kawasan resapan air.
  3. Kawasan sempadan mata air.
  4. Kawasan sempadan sungai.
  5. Kawasan pelestarian alam gua.
  6. Kawasan pelestarian alam air terjun.
  7. Kawasan pelestarian alam gunung.
  8. Kawasan lindung geologi karst.

Selain itu, konsesi tersebut juga berada di atas kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya termasuk kawasan rawan bencana longsor dan kawasan rawan bencana banjir.

“Kami juga menemukan beberapa pelanggaran substansial yang dilakukan oleh PT. SMN. Mereka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan tidak mengindahkan kewajibannya untuk memasang tanda batas paling lambat 6 bulan sejak ditetapkannya IUP produksi pada 24 Juni 2019 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor P2T/57/15.02/VI/2019,” terang Wahyu.

Peta konsesi tambang emas PT SMN di Trenggalek
Peta konsesi tambang emas PT SMN di Trenggalek/Foto: WALHI Jawa Timur

WALHI Jawa Timur mengungkapkan, secara faktual di dalam konsesi IUP PT Sumber Mineral Nusantara terdapat kawasan pemukiman penduduk yang cukup padat.

Selain itu, areal dalam cakupan konsesi IUP PT Sumber Mineral Nusantara adalah kawasan lahan pertanian produktif yang sebagian telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Di dalam cakupan konsesi IUP PT Sumber Mineral Nusantara adalah kawasan lahan perkebunan milik warga masyarakat yang telah menghidupi secara turun temurun berkontribusi pada pendapatan daerah dengan hasil produktivitas pada komoditas unggulan termasuk di antaranya adalah: a) cengkeh, b) kopi, c) kakao, d) tebu, e) durian, dan f) manggis.

“Selain ekonomi warga, kami juga menemukan bahwa areal dalam cakupan konsesi IUP PT Sumber Mineral Nusantara mencakup adanya situs-situs budaya yang menjadi penting untuk dijaga sebagai cagar budaya, seperti prasasti Kampak yang menjadi bukti perjalanan Mpu Sindok saat melakukan perjalanan pasca Kerajaan Mataram kuno runtuh. Mpu Sindok sendiri nanti akan dicatat sejarah sebagai leluhur raja besar bernama Airlangga dan merupakan leluhur Singhasari dan Majapahit,” jelas Wahyu.

Tentu, keberadaan tambang emas akan merampas banyak hal, baik biodiversitas, sumber mata air, ekonomi lokal dan sejarah penting rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan PT. SMN sangat tidak relevan, selain melanggar peraturan, juga akan menyebabkan bencana multidimensi di masa depan.

Bentangan poster oleh solidaritas pemuda se-Jawa
Bentangan poster oleh solidaritas pemuda se-Jawa/Foto: Kabar Trenggalek

“Karena itu kami meminta Presiden Joko Widodo dan Kementrian ESDM untuk mencabut IUP produksi PT. SMN. Sebab, IUP itu melanggar beberapa prinsip, ketentuan dan aturan, serta tidak sesuai dengan target National Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi dan menjadi bagian dari gerakan melawan perubahan iklim secara global sebagaimana disampaikan oleh Presiden,” ucapnya.

Selanjutnya, WALHI Jawa Timur, mendukung penuh sikap dan langkah Bupati Trenggalek untuk menolak dan mengusulkan pencabutan IUP produksi PT. SMN. Lalu, mereka mendesak dan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung dan mengupayakan pencabutan izin IUP Produksi PT. SMN. Karena Pemerintah provinsi bertanggungjawab atas izin tersebut, sebab mereka yang menerbitkan SK IUP produksi pada PT. SMN.

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementrian ATR/BPN untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Trenggalek yang baru, karena sejak tahun 2020 ditahan dan digantung, karena tidak memasukkan kawasan tambang dan dipaksa memasukkan kawasan tambang,” tegas Wahyu.

Menurut Wahyu, hal itu sangat tidak dibenarkan, karena memaksa suatu daerah untuk memasukkan kawasan yang tidak cocok dengan kondisi kawasannya dan jika dimasukkan berpotensi menyebakan degradasi yang berujung bencana di sebuah wilayah. Sehingga, pemerintah provinsi dan pusat (ATR/BPN) mengamini bencana di Pesisir Selatan Jawa.

“Terakhir, kami mendesak dan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang berbasis realitas dan saintifik, mempertimbankan resiko bencana, dengan menetapkan kawasan Pesisir Selatan Jawa sebagai kawasan non tambang dan kawasan lindung, sebagai upaya pencegahan untuk menghindari degradasi dan bencana di masa yang akan datang khususya di Pesisir Selatan Jawa,” tandas Wahyu.

Reporter: Wahyu AO
Tags: Perubahan IklimPerusakan LingkunganTolak Tambang Emas Trenggalek
dibagikan27TweetSenddibagikan

Berita Terkait

Warga Pakel Banyuwangi berjuang merebut hak atas tanah/Foto: @rukunpakel (Instagram)
Mata Rakyat

Berjuang Merebut Hak atas Tanah Hampir 1 Abad, Petani Pakel Banyuwangi Terus Dikriminalisasi

14:40 1 Feb 2023
GMNI Trenggalek kritik tuntutan masa jabatan kades 9 tahun/Foto: Kabar Trenggalek
Mata Rakyat

Kades Ngerengek Jabatan 9 Tahun, GMNI Trenggalek: Kemunduran Demokrasi 

18:30 27 Jan 2023
PMII Trenggalek demo kritik RSUD dr. Soedomo/Foto: Kabar Trenggalek
Mata Rakyat

PMII Trenggalek Kritik Pelayanan Buruk Rumah Sakit Daerah: Berhenti Berikan Janji Palsu 

16:28 26 Jan 2023
Mata Rakyat

GMNI Trenggalek Kutuk Keras Pelayanan Buruk Rumah Sakit Daerah Trenggalek 

14:11 26 Jan 2023
Wahana bermain berkarat di Green Park Trenggalek/Foto: Kabar Trenggalek
Mata Rakyat

Fasilitas Bermain Anak Green Park Trenggalek Berkarat, PKPLH: Satu Minggu Kami Perbaiki 

17:00 23 Jan 2023
Demo warga Pakel Banyuwangi tolak kriminalisasi/Foto: Dokumen warga Pakel
Mata Rakyat

Aparat Menuduh Tiga Warga Pakel Menyebarkan Hoax, Tekad Garuda: Surat Panggilannya Cacat

17:15 21 Jan 2023
Lebih Banyak

Populer

  • Mas Ipin dan Khofifah kunjungi pantai selatan Trenggalek/Foto: Kabar Trenggalek

    Jalur Lintas Selatan Trenggalek Mulai Pikat Investor, Watulimo Jadi Andalan

    1 dibagikan
    dibagikan 1 Tweet 0
  • Pembangunan Jalan di Panggul Sedot Anggaran Utang 20 Miliar, Demi Little Jogja?

    0 dibagikan
    dibagikan 0 Tweet 0
  • Sidang Putusan DKPP: Dok, Bawaslu Trenggalek Tak Terbukti Langgar Etik

    1 dibagikan
    dibagikan 1 Tweet 0
  • Lima Tahun Bau Busuk Penanganan Limbah Pindang oleh Pemkab Trenggalek

    12 dibagikan
    dibagikan 12 Tweet 0
  • Panggul Jadi Jogja Ala Trenggalek: Penyambung Sejarah, Pemikat Ekonomi

    0 dibagikan
    dibagikan 0 Tweet 0
Kabar Trenggalek

© 2023 Kabartrenggalek.com - Media Informasi Penting dan Terbaru di Trenggalek

Menu Penting

  • Kontak
  • Tentang
  • Privacy Policy
  • Ketentuan Layanan
  • Hak Jawab
  • Media Siber
  • Kontak

Ikuti Kami

Tidak ada hasil..
Lihat seluruh hasil
  • News
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Nasional
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Sosial
    • Teknologi
    • Wisata
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Mata Rakyat
  • Feature
  • Opini
  • Trenggalekpedia
  • Kirim Opini
  • Masuk
  • Daftar

© 2023 Kabartrenggalek.com - Media Informasi Penting dan Terbaru di Trenggalek

Welcome Back!

Masuk dengan Google
Atau

Masuk menggunakan akun Anda

Lupa kata sandi Daftar

Buat Akun Baru

Daftar dengan Akun Google
Atau

Isi formulir di bawah ini untuk mendaftar

Semua bidang yang diperlukan Log In

Retrieve your password

Mohon masukkan username atau email untuk reset kata sandi

Log In