Kabar Trenggalek – Pembicaraan tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi isu yang cukup sensitif di kalangan masyarakat. PKI dihancurkan oleh pemerintah pada tahun 1965, lalu dinyatakan sebagai partai terlarang di tahun berikutnya. Setiap daerah memiliki sejarah tersendiri tentang peristiwa itu, termasuk sejarah PKI di Trenggalek, Rabu (6/10/2021).
Salah satu catatan sejarah PKI di Trenggalek diteliti oleh Arif Widodo, Yudi Prasetyo, dan Soni Indrawanto, mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo. Mereka mencatat sejarah tersebut melalui artikel di jurnal GENTA yang berjudul “Kaum Tani Dalam Pusaran Politik Elite: Strategi Partai Komunis Indonesia dalam Memobilisasi Kaum Tani di Trenggalek Tahun 1947-1965”.
Pada tahun 1947-1965, kaum tani merupakan golongan mayoritas yang menjadi rebutan para elite partai politik. Para elite politik berlomba-lomba untuk menjadikan kaum tani sebagai konstituen (bagian penting) supaya bisa memuluskan jalan mereka dalam mencapai kekuasaan politik.
Baca juga: Link Film-Film tentang G30S dan Tragedi Pembantaian 1965 di Youtube
PKI menjadi salah satu elite politik waktu itu yang tergolong sukses untuk mencuri hati para kaum tani, salah satunya kaum tani di Trenggalek. PKI mempunyai pandangan untuk mengembangkan masyarakat miskin untuk berkembang karena dimungkinkan PKI mempunyai program-program realistis dan populis bagi masyarakat untuk menarik dukungan massa.
PKI memiliki beberapa strategi untuk memobilisasi kaum tani di Trenggalek, sehingga PKI pada waktu itu menjadi cepat berkembang. Ada dua faktor mengapa PKI begitu cepat berkembang di kalangan masyarakat Trenggalek.
Pertama adalah faktor ekonomi. Dalam pandangan PKI, faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis masyarakat dan begitu sensitif. Orang tidak bisa berfikir panjang jika masalahnya terletak pada urusan perut.
Ajaran PKI adalah memperjuangkan masalah perut itu sendiri. PKI menyusup pada orang-orang lapar yaitu orang-orang miskin. Hal inilah yang membuat PKI mendapat pengakuan sebagai partai yang memperjuangkan rakyat miskin.
Kedua, faktor pendidikan. PKI memandang bahwa sebagaian besar masyarakat desa di Trenggalek begitu miskin dan terbelakang. Keterbelakangan itu disebabkan oleh kurangnya pendidikan masyarakat Trenggalek pada waktu itu, terutama pendidikan politik. Terlebih kaum tani juga buta terhadap urusan politik elite.
Baca juga: Kanjeng Jimat, Pahlawan Trenggalek Pembela Petani di Zaman Penjajahan Belanda
Oleh karena itu, PKI menarik simpati kaum tani di Trenggalek dengan melaksanakan strategi-strategi program yang realistis dan populis. Program itu mencakup segala aspek kehidupan masyarakat desa. Di antaranya adalah melalui bidang ekonomi, sosial, budaya, agama dan politik.
Dalam bidang ekonomi, Pimpinan PKI yang lebih tinggi tidak segan untuk turun tangan mengatasi persoalan itu pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan sampai ke tingkat pusat. Hal semacam itu jarang dilakukan oleh partai atau organisasi lain, kecuali dalam kedaan terpaksa untuk mempertahankan diri.
PKI secara eksplisit dan terbuka menggunakan strategi untuk mempolitisasi reforma agraria melalui upaya mewujudkan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara radikal. Semboyan “nasionalisasi” dan hak atas tanah terus didengungkan di hadapan petani-petani miskin dan buruh tani untuk menarik dukungan petani kelas bawah.
Strategi PKI dalam bidang ekonomi yaitu menyita semua tanah milik tuan tanah asing dan Indonesia tanpa ganti rugi. Buruh tani dan petani miskin di Trenggalek akan mendapatkan bagian tanah secara cuma-cuma.
Baca juga: Petani Cabai Trenggalek Belum Melirik Pasar Trenggalek karena Harga Cabai Anjlok
Tanah untuk orang yang benar-benar bertani, serta hak milik perseorangan atas tanah untuk kaum tani. PKI yang berusaha melaksanakan reforma agraria secara radikal, memfokuskan sasaran pada golongan (kelas) tuan tanah yang kebanyakan terdiri dari para kiai dan haji ataupun orang-orang Islam yang kaya lainnya.
Para pemimpin PKI terlihat bersungguh-sungguh untuk mengembangkan kehidupan masyarakat Trenggalek. Hal itu terlihat dari upaya menanamkan keyakinan bahwa program untuk menyejahterakan masyarakat itu pasti berhasil.
PKI menjalankan programnya melalui cara menyita tanah-tanah kosong bekas perkebunan asing dan tanah tuan-tuan tanah. Setelah tanah-tanah itu disita, PKI membagikannya pada buruh tani dan petani miskin, pasti berhasil.
Arif Widodo, Yudi Prasetyo, dan Soni Indrawanto mencatat, PKI benar-benar memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Dengan cerdik, PKI menggunakan isu-isu yang populis untuk mendapatkan simpati dari kaum tani. Hasil propaganda itu terlihat dari peningkatan anggoata Barisan Tani Indonesia (BTI) dalam satu dasa warsa (1954-1964) secara drastis.
Baca juga: Harga Cabai Anjlok, Petani Desa Dawuhan Trenggalek Tak Rasakan Rugi
Namun, ada cara-cara tidak terpuji yang dilakukan PKI untuk menjalankan strateginya. Pertama, PKI cenderung melakukan intervensi dan intimidasi terhadap warga Nahdatul Ulama (NU) yang tidak mau diajak bergabung dengan PKI. Sikap yang dikembangkan oleh PKI ini membuat warga NU sangat resah, sehingga menimbulkan kebencian. Berbagai hinaan juga dilontarkan para anggota PKI kepada warga NU.
Kedua, PKI memanipulasi data warga untuk bergabung dengan PKI. Cara ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari warga NU. Akibatnya banyak warga yang tidak tahu menahu menjadi anggota PKI. Manipulasi data itu bisa terjadi apabila para perangkat desa adalah anggota PKI.
Baca juga: Harga Telur Anjlok, Peternak Gugat Jokowi dan Menteri Pertanian Rp. 5,4 Triliun
Demikian sejarah mobilisasi ekonomi kaum tani oleh PKI di Trenggalek. Melalui catatan sejarah ini, masyarakat, Arif Widodo, Yudi Prasetyo, dan Soni Indrawanto berharap politikus di masa ini bisa mengambil pelajaran dari strategi mobilisasi kaum tani di Trenggalek. Tentu tanpa mengambil cara-cara buruk dan tidak terpuji yang dilakukan PKI di jaman dahulu.
“Sebuah harapan besar terselip dalam penelitian ini, yaitu politikus masa kini dapat mengambil dari strategi-strategi yang digunakan PKI dalam memobilisasi kaum tani di Trenggalek. Mengingat saat ini banyak bermunculan politikus instan yang tampil dalam panggung politik lokal maupun nasional tanpa bekal yang memadai. Hanya mengandalkan popularitas akibatnya setelah mereka mendapatkan kekuasaan adalah kekecewaan dari rakyat, karena mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya rakyat inginkan,” tulis mereka dalam jurnal itu.
