Kabar Trenggalek – Tindakan penyebaran data pribadi berbagai pejabat negara Indonesia terus dilakukan oleh hacker Bjorka. Merespons hal ini, Hardly Stefano, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengakui bahwa hacker Bjorka memang mengkritik pemerintah.
“Terkait dengan Bjorka, ini jangan juga terlalu banyak mendapat pujian atau glorifikasi. Karena apa yg dilakukan Bjorka ini memang adalah sebuah kritik pada pemerintah, tapi jangan dilupakan bahwa yang dilakukan Bjorka ini tindak pidana,” ujar Hardly dalam acara Literasi Digital di depan para mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Sabtu (17/09/2022).
Hardly berharap, para mahasiswa tak menyalahgunakan teknologi yang berpotensi berurusan dengan hukum pidana. Ia menekankan bahwa tindakan hacker Bjorka merupakan tindak pidana.
“Memang saat ini tindak pidana yang dilakukan Bjorka ini saat ini yang kena adalah pejabat publik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan menyasar dan merugikan masyarakat Indonesia secara luas. Karena data yang disebarluaskan data masyarakat Indonesia,” ucap Hardly.
Baca: Polisi Tangkap Bjorka? Bjorka Tertawakan Pemerintah Indonesia: Sekumpulan Idiot
Menurut Hardly, persoalan pencurian dan penyebaran data pribadi merupakan hal serius. Bukan sekedar persoalan pemerintah atau menteri, tapi ini adalah persoalan semua masyarakat Indonesia.
“Ketika data kita, data NIK kita, data nama lengkap, lalu tempat tinggal-tanggal lahir-nama orang tua tersebar luas, bisa dimungkinkan orang dapat data kita untuk mengakses berbagai hal di internet, akun sosial kita, maupun bisa akses akun di perbankan. Maka ini menjadi hal serius,” tambahnya.
Sehingga, Hardly ingin mendorong mahasiswa untuk lebih perhatian dalam isu keamanan data digital. Pihaknya juga mendesak pemerintah agar serius membangun keamanan digital Indonesia.
“Saya meminta juga kepada katakanlah teman-teman masyarakat sekalian yang punya keahlian untuk kemudian melacak untuk bisa membantu pihak keamanan melacak keberadaan Bjorka,” katanya.
