Kabar Trenggalek – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Trenggalek mulai menggandeng kalangan penyandang disabilitas dalam pendidikan pemilihan umum, Rabu (22/06/2022).

Pendidikan pemilihan umum itu supaya tingkat partisipasi kalangan disabilitas Trenggalek lebih tinggi dibandingkan pesta demokrasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Bawaslu Trenggalek, Ahmad Rokhani, mengaku berdasarkan rekapitulasi pesta demokrasi 2020 lalu, ada ketimpangan data yang cukup jauh khususnya untuk kalangan penyandang disabilitas.

“Maka perlu kita tindak lanjuti,” ungkapnya.

Rokhani melanjutkan, masalah ketimpangan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi sarana dan prasarana (sarpras); jangkauan publikasi, hingga pandangan tentang minoritas kelompok difabel.

“Kadang kala, ada pihak-pihak yang menilai penyandang disabilitas tidak perlu memilih, karena nanti akan merepotkan petugas,” ucapnya.

Menurut Rokhani, pihak yang memiliki pandangan seperti itu sudah salah kaprah. Pasalnya, demokrasi tidak memandang kalangan mayoritas maupun minoritas. Artinya, kalangan penyandang disabilitas juga punya hak berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

“Untuk itu, perlu pendidikan pemilih untuk para penyandang disabilitas. Melalui kegiatan itu diharapkan mereka bisa menyebarluaskan informasi [terkait partisipasi pemilu] ke rekan-rekan disabilitas,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Moh Ikhwanuddin Alfianto, mengapresiasi kegiatan Bawaslu Trenggalek yang mulai bergerak setelah ada tahapan Pemilu 2024.

“Pemilu 2024 dimulai 20 bulan sebelum hari H. Artinya, tahapan pemilu jatuh pada 14 Juni 2022. Kami berikan apresiasi menyasar pendidikan pemilu ke kelompok difabel. Pasalnya, mereka berkebutuhan khusus, artinya harus diperlakukan secara khusus,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Trenggalek, Widarsono, mengatakan sebagaimana harapan kita semua bahwa partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi bisa meningkat. Misal, tahun lalu 70 persen kedepan bisa lebih dari itu.

“Dan ini salah satu kegiatan pendidikan politik bahwa difabel itu juga punya hak memilih dan dipilih. Makanya kita memberikan sosialisasi,” ungkapnya.

Namun tidak berhenti di situ, kesbangpol masih memiliki serangkaian kegiatan hingga pemilu 2024.

“Harapan kita, kita wujudkan demokrasi yang luar biasa di Trenggalek,” cetus dia.