KBRT – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jwalita Energi Trenggalek (JET) menjadi sorotan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek saat rapat pada Jumat (11/04/2025). Sorotan itu muncul karena keuntungan besar yang diraih perusahaan tidak sebanding dengan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek setiap tahun.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyoroti kinerja BUMD PT JET yang mengelola SPBU di dekat Terminal Tipe A Surodakan. Menurutnya, BUMD tersebut telah menerima suntikan modal sebesar Rp11 miliar, namun hanya menyumbang PAD sekitar Rp124 juta.
“Menurut hitung-hitungan, kami tidak untung tapi buntung. Ini perlu dievaluasi direkturnya dan bagian perekonomian. Karena kami ingin meningkatkan pendapatan dari sektor yang tidak membebani masyarakat,” paparnya.
Ia menambahkan, omzet penjualan SPBU dalam satu tahun mencapai Rp60,9 miliar. Dengan margin keuntungan sekitar 3,7 persen, seharusnya laba bersih per tahun bisa mencapai Rp2,2 miliar. Namun, angka tersebut tidak sebanding dengan setoran PAD sebesar Rp124 juta.
“Kalau melihat dari cash flow laba-rugi, kami tidak mungkin terus melakukan penyertaan modal, karena keuntungannya tipis. Setahun Pemkab hanya menerima setoran PAD sekitar Rp100 juta. Ini menunjukkan kelemahan pada manajemen pengelolaan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur PT JET, Mardianto Harahap, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kontribusi PAD, pihaknya mengajukan permintaan tambahan modal sebesar Rp1,6 miliar. Ia mengungkapkan, peralatan dispenser di SPBU sudah tua dan memerlukan peremajaan.
“Dispenser kami mengalami losses [penyusutan] yang tinggi. Kenapa kami hanya menyetor Rp124 juta PAD? Karena losses mencapai Rp200–300 juta per tahun. Makanya, kami meminta dana penyertaan modal. Dengan penyertaan modal itu, kami bisa mengurangi losses dan ke depan mampu menyetor PAD Rp120–200 juta,” ucapnya.
Mardianto menjelaskan, kerugian akibat losses terjadi ketika ada konsumen yang melakukan pengisian bahan bakar dan kelebihan sekitar 20 mililiter. Ia menyebut dispenser tersebut sudah dilakukan tera, namun tetap mengalami penyusutan yang signifikan dan membutuhkan peremajaan.
“Mau bagaimana kalau tidak diberi modal? Penyertaan modal dari pemerintah seharusnya Rp35 miliar, tetapi kami baru menerima Rp11 miliar. Uang tunai yang tersedia hanya Rp1 miliar,” tandasnya.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor:Lek Zuhri