KBRT – Ketua Aliansi Rakyat Peduli Transparansi (ARPT) Trenggalek, Mustaghfirin, menilai Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar oleh KSPPS Madani Jawa Timur tidak mencerminkan semangat demokratis dan transparansi koperasi.
Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan aksi ribuan anggota yang digelar pada 9 Juli 2025 lalu.
“KSPPS Madani sedang berada dalam titik nadir kepercayaan. Ribuan anggota kehilangan rasa aman, kehilangan hak untuk menarik simpanannya, bahkan kehilangan harapan atas koperasi yang dulu mereka percayai,” kata Mustaghfirin, saat dikonfirmasi Ka.
Menurutnya, krisis ini bukan hanya keluhan satu-dua orang, melainkan jeritan kolektif ribuan anggota yang merasa simpanan mereka macet dan tak dapat diakses.
Dalam aksi damai bertajuk Madani Jilid 3 yang digelar pada Rabu, 9 Juli 2025, anggota koperasi menyuarakan tuntutan kejelasan nasib dan pencairan dana.
Aksi tersebut menghasilkan kesepakatan penting: koperasi akan menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) sebagai solusi demokratis untuk memperbaiki manajemen dan arah koperasi.
Namun, lanjut Mustaghfirin, harapan itu pupus setelah muncul undangan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dinilai mendadak, tertutup, dan tidak diumumkan secara terbuka ke seluruh anggota.
“Alih-alih menjalankan RALB, malah muncul undangan RAT secara tiba-tiba, tanpa penjelasan terbuka. Undangannya hanya disebar secara terbatas kepada segelintir orang, seolah-olah RAT ini hanya milik mereka yang ‘terpilih’,” kritiknya.
Mustaghfirin menilai, pelaksanaan RAT yang tertutup ini mencederai semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung koperasi. Ia mempertanyakan siapa yang menentukan kehadiran anggota dalam RAT tersebut dan mengapa sebagian besar anggota tidak menerima informasi resmi.
“Ini bukan sekadar soal teknis rapat. Ini soal penghianatan terhadap keadilan, transparansi, dan kepercayaan anggota,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap pengurus koperasi yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan anggota. Di tengah sulitnya pencairan simpanan, muncul RAT yang diduga hanya untuk melegitimasi kepengurusan lama.
“Saat anggota kesulitan mencairkan dananya, saat masyarakat mulai mencap koperasi ini sebagai macet, justru muncul RAT yang diduga kuat hanya untuk mengamankan status quo,” tambahnya.
Mustaghfirin menyampaikan lima tuntutan tegas dari anggota:
Menolak RAT yang tidak sesuai kesepakatan bersama saat aksi.
Menuntut dilaksanakannya RALB seperti yang dijanjikan di hadapan publik.
Membuka akses informasi koperasi secara adil kepada seluruh anggota.
Melibatkan semua anggota dalam pengambilan keputusan penting koperasi.
Melakukan audit terbuka dan evaluasi total terhadap kepengurusan koperasi.
Ia menegaskan, ARPT akan terus mengawal suara anggota dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
“Jangan sampai RAT ini jadi panggung untuk mengunci mulut anggota. Ini koperasi milik bersama, bukan milik segelintir orang,” tandas Mustaghfirin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak koperasi madani belum melakukan respons alasan rubahnya kesepakatan.
Kabar Trenggalek - Peristiwa
Editor:Zamz