Akhir-akhir ini masyarakat mulai bertanya Hari Raya Idul Fitri 2023 tanggal berapa? Menjawab pertanyaan tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2023 tanggal 21 April. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Pemerintah Indonesia masih belum menunggu sidang isbat pada 20 April 2023.
Meskipun Muhammadiyah, NU, dan pemerintah menetapkan Bulan Ramadan di tanggal yang sama pada 23 Maret 2023, tapi ada potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 2023. Hal itu disampaikan oleh Thomas Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Thomas menyampaikan, ada potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 2023. Sebab, saat maghrib, 20 April 2023, ada potensi di Indonesia posisi bulan belum memenuhi kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
“Namun, posisi bulan itu sudah memenuhi kriteria wujudul hilal. Apabila merujuk kriteria baru MABIMS, maka lebaran jatuh pada 22 April 2023, sedangkan bila merujuk wujudul hilal, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023,” ujar Thomas dilansir dari laman resmi BRIN.
Mengapa Penetapan Idul Fitri Berbeda?
Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2023 pada tanggal 21 April. Hal ini sesuai prediksi International Astronomical Union atau Pusat Astronomi Internasional yang bermarkas di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Lembaga itu memprediksi tanggal 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia berpedoman pada kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Kemungkinan besar, jumlah hari berdasarkan kriteria MABIMS yaitu 30 hari, sehingga 1 Syawal 1444 H diprediksi jatuh pada Sabtu, 22 April 2023.
Thomas mengungkapkan, penyebab utama perbedaan penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang terus berulang karena belum ada kesepakatan terkait kriteria awal Hijriyah.
Thomas menjelaskan, prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi kalender Hijriyah harus ada otoritas tunggal. Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggal yang dapat diikuti bersama.
Menurut Thomas, dalam kondisi saat ini otoritas tunggal mungkin bisa diwujudkan dulu di tingkat nasional atau regional. Penentuan ini mengacu pada batas wilayah sebagai satu wilayah hukum sesuai batas kedaulatan negara. Kriteria diupayakan untuk disepakati bersama,dan jika terdapat perbedaan jangan menjadi sebuah gesekan.
“Sehingga keterbukaan semua pihak bisa membuat satu kalender yang mapan ada otoritas tunggal, kriteria tunggal, dan batas tanggal yang disepakati bersama agar dapat dijadikan rujukan semua pihak dan mempersatukan umat,” tandas Thomas.
