Kabar Trenggalek – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Trenggalek belum bisa memastikan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala desa (pilkades) pada 2023, tetap memberlakukan skema pandemi Covid-19 atau tidak. Dalam tahapan ini, DPMD masih dalam koordinasi.
Plt Kepala DPMD Trenggalek, Joko Susanto mengaku, baru kemarin Selasa (04/10/2022) rapat koordinasi (rakor) dengan beberapa camat, pemdes, dan badan permusyawaratan desa (BPD).
Rakor itu masih tahap awal karena ada waktu sekitar delapan bulan lagi sebelum pembentukan kepanitiaan pilkades.
“Pembentukan panitia itu sekitar enam bulan menjelang berakhirnya masa jabatan kades. Kalau masa jabatan sekitar Desember, maka sekitar Juni,” ungkapnya.
Baca: Keluar Banyak Uang saat Pilkades, Berikut Besar Gaji Kepala Desa Terbaru
Penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat desa, rencananya dihelat di sembilan desa dan tujuh kecamatan. Di antaranya, Kecamatan Dongko di Desa Salamwates, Kecamatan Pule di Desa Tanggaran dan Desa Jombok.
Kemudian, Kecamatan Bendungan di Desa Masaran; Kecamatan Pogalan di Desa Ngadirenggo dan Wonocoyo; Kecamatan Tugu di Desa Banaran; Kecamatan Suruh di Desa Nglebo; serta Kecamatan Karangan di Desa Salamrejo.
Menyinggung soal anggaran, Joko mengaku, penyelenggaraan pilkades akan lebih didominasi memakai anggaran pemkab dibanding pemdes. Anggaran pemdes nantinya terserap untuk keperluan rapat pembentukan panitia, rapat pilkades, dan pelantikan kades.
“Penyelenggaraan pilkades itu dibiayai oleh APBD, sedangkan apbdes untuk mendukung untuk beberapa poin,” ungkapnya.
Baca: Pesta Demokrasi Tingkat Desa di Trenggalek Baru Mulai 2023
Namun begitu, DPMD belum memastikan besaran kebutuhan anggaran untuk pilkades tahun depan karena belum ada penghitungan rinci mengenai data jumlah pemilih, panitia, hingga sarpras.
Yang pasti, acuan anggaran itu terbagi berdasar aturan jumlah pemilih di bawah 3 ribu jiwa, maka ada 11 panitia; 3 – 6 ribu jiwa ada 13 panitia; pemilih di atas 6 ribu ke atas ada 15 panitia.
“Tadi kita tanyai ada yang 4.500 hingga 8 ribu jiwa. Kami akan usulkan ke apbd induk 2023 [anggaran pilkades],” ucapnya.
Sementara untuk skema Covid-19, DPMD pun belum bisa memastikan karena rakor masih dalam tahap awal.
“Skema Covid-19 ini masih perlu kita komunikasikan, ini masih pemanasan, nanti tim kabupaten untuk pembahasan,” tutupnya.
