Kabar Trenggalek – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek melangkah pada tahapan Musyawarah Perencanaan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Musrena Keren), Senin (21/02/2022).
Hasil Musrena Keren itu mendapat perhatian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bapedalitbang).
Kepala Bapedalitbang Trenggalek, Ratna Sulistyowati, menjelaskan, selama ini kelompok rentan hanya menjadi sebatas pelengkap kebijakan saja oleh para pejabat. Sehingga, kebijakan yang diterapkan menjadi tidak maksimal.
Oleh karena itu, hasil Musrena Keren menegaskan bahwa pejabat Trenggalek tidak boleh meremehkan kelompok rentan.
“Karena itu, kami mewadahi mereka melalui kegiatan tersebut sehingga bisa menyuarakan apa yang diinginkan,” ungkap Ratna.
Menurut Ratna, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Trenggalek tidak boleh sok tahu tentang kebutuhan kelompok rentan. Ratna mencontohkan, kebutuhan kursi roda disabilitas bentuknya sama, namun secara fungsi dan kebutuhan berbeda-beda.
“Maka sebelum memberi bantuan, harus disesuaikan dengan anatomi tubuh, tujuannya untuk nyaman saat dipakai dan hal ini juga harus dibarengi dengan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Ratna.
Ratna berharap, kelompok rentan bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Sehingga keberadaan mereka bukan hanya sebatas menjadi pelengkap, melainkan sebagai pemberi masukan aktif dalam menentukan kebijakan.
“Semoga dengan itu kebijakan yang dilakukan sudah sesuai kebutuhan, maka kami berharap kelompok rentan benar memanfaatkannya,” tandas mantan Kepala Dinas Sosial PPPA Trenggalek, itu.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Trenggalek, Andriyanto, menambahkan, dengan hasil Musrena Keren, diharapkan kelompok rentan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada.
Andriyanto menjelaskan, ketika ada kegiatan, pejabat tidak boleh mengabaikan kelompok rentan. Penyampaian gagasan dari pejabat Trenggalek harus sesuai pokok pembahasan agar semua tepat sasaran.
“Sebuah gagasan yang sangat luar biasa akan menjadi percuma bila tidak ada pengakuan. Karena itu sampaikan gagasan yang baik untuk pembangunan ke depan agar terlaksana dengan baik,” ujar Andrianto.
