Mas Ipin Sebut Program Makan Bergizi Gratis Jadi Pendorong Ekonomi Daerah

KBRT — Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang saat ini menjabat sebagai Pjs. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), berharap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi di daerah. 

Harapan ini ia sampaikan saat mengikuti rapat sosialisasi percepatan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (30/4/2025).

Melalui sambungan daring dari Gedung Smart Center Kabupaten Trenggalek, Mas Ipin—sapaan akrabnya—menyampaikan sejumlah usulan terkait implementasi program MBG di daerah. 

Ia menekankan agar skema distribusi MBG melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi, tidak diterapkan secara seragam di seluruh wilayah.

"Karena semua daerah kondisinya tidak sama, seperti halnya Trenggalek atau daerah-daerah kepulauan. Kalau menggunakan SPPG dengan kapasitas 3.000 porsi sehari, tentu membutuhkan modal yang cukup besar dan hanya orang-orang tertentu saja yang mampu," kata Mas Ipin.

Ia menambahkan, "Saya ingin program MBG ini bisa betul-betul mengungkit kesejahteraan di daerah. Bagi kabupaten-kabupaten yang tidak seatraktif secara ekonomi, tentu mencari mitra itu sangat susah sekali. Maka saya berharap MBG bisa diberikan penugasan kepada TNI."

ADVERTISEMENT

Mas Ipin juga mengusulkan agar dana efisiensi dari refocusing anggaran di Trenggalek tidak hanya dialokasikan untuk rehabilitasi ruang kelas, melainkan sebagian digunakan membangun dapur di sekolah. "Saya mengusulkan kepada kepala BGN, hasil efisiensi melalui refokusing anggaran tidak hanya kami gunakan untuk rehab kelas, melainkan mengorbankan satu kelas untuk roumble belajar kita gunakan sebagai dapur. Sedangkan pembangunannya dibiayai dari APBD," ujarnya.

Menurutnya, konsep kantin bergizi yang dikelola oleh komite sekolah sebagai badan hukum lebih amanah dan berdampak baik. “Komite ini perkumpulan para wali kelas, otomatis kalau komite yang menjadi yayasan pasti lebih amanah,” tambahnya.

Mas Ipin mengungkapkan, percobaan program serupa yang pernah dilakukan di beberapa sekolah menunjukkan hasil positif. Dari segi kualitas makanan lebih baik, rantai distribusi lebih pendek, makanan diterima siswa dalam kondisi hangat, dan risiko kerusakan seperti makanan basi sangat kecil (0,5%).

Namun, ia menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan. "Saya mengusulkan satu hal, tentu BGN punya standar dan prosedur. Tetapi saya usul SOP-nya jangan dikunci mati, karena ini masih menjadi proses pembelajaran pemerintah untuk mendapatkan skema yang cocok," tegasnya.

Selain itu, Mas Ipin menawarkan opsi percepatan pembayaran dengan memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah (KKP). “Bila ingin pembiayaannya cepat, Trenggalek punya kartu kredit pemerintah. Jadi tidak perlu vendor menagih dulu, pemerintah membayar melalui kartu kredit pemerintah. Kemudian bila APBN atau APBD bila ditugaskan MBG itu cair, tinggal dibayarkan kepada kartu kredit pemerintah itu,” pungkasnya.